Warganet Kecam RUU Ciptaker, Tagar Tolak Omnibus Law Menggema

CNN Indonesia | Minggu, 04/10/2020 18:30 WIB
Sejumlah netizen menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang disahkan DPR RI Sabtu (3/10) malam. Ilustrasi netizen kecam RUU Ciptake dan Omnibus Law. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia --

Warganet twitter meramaikan tagar #BatalkanOmnibusLaw atau #TolakOmnibusLaw sebagai respons atas rampungnya pembahasan Omnibus Law di tingkat I oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Klaster yang banyak diperbincangkan adalah klaster RUU Cipta Kerja dalam Omnibus Law. Omnibus Law sendiri selesai di tingkat I pada Kamis (3/10). Sontak tindakan tersebut mendapat berbagai reaksi dari warga net. 

Salah satu warganet dengan akun twitter @Gandjar_Bondan bahkan menyindir pemerintah dan DPR mempercepat pembahasan RUU Cipta Kerja sebagai bukti bahwa mereka rajin menerapkan protokol kesehatan. 


"Kesepakatan untuk meloloskan RUU Cipta Kerja dalam waktu relatif cepat membuktikan bahwa Pemerintah dan DPR disiplin menerapkan protokol saat pandemi: pakai masker dan jaga jarak. Maskernya menutupi telinga dan jaga jarak dengan rakyatnya. Selamat pagi!," kicaunya.

Kemudian aktivis gerakan perempuan @Lini_ZQ juga turut memberikan komentarnya terkait pembahasan RUU Cipta Kerja yang baru saja rampung. 

Menurutnya, jika rakyat tidak segera bertindak, Omnibus Law akan diundangkan dalam waktu dekat.

"Mual banget nonton sidang pengambilan keputusan tingkat 1 atas Omnibus Law RUU Cipta Kerja di malam minggu ini. Dari 9 Fraksi, 7 Menyetujui dan 2 MENOLAK. Kalo bukan karena kekuatan rakyat yang menghadang, Omnibus segera diundangkan dalam paripurna beberapa hari ke depan," katanya.

Politisi Partai Demokrat Hinca Panjaitan melalui akun twitternya, @hincapandjaitan juga turut mencuitkan RUU Cipta Kerja. Menurutnya, RUU Cipta Kerja cacat substansi, dan tidak urgen. 

"RUU Cipta Kerja: Cacat substansi, nir urgensi. Mari semua, terus monitor!," katanya.

Aktivis Ulil Abshar Abdallah melalui akun twitternya mengatakan menolak RUU Cipta Kerja. Menurutnya RUU yang menuai banyak penolakan ini memang memiliki banyak masalah.

"Saya sudah tidak di partai manapun sekarang. Tapi saya mendukung dua partai ini untuk menolak RUU Cipta Kerja. Jika sebuah RUU ditolak kaum perempuan, buruh, aktivis lingkungan, berarti memang ada masalah di dalamnya. Secara moral-etis, kita sebaiknya berpihak pada kaum kecil," ucapnya.

Warganet lain, dengan nama akun @mitatweets juga turut meramaikan pembahasan Omnibus Law di Twitter. Dalam cuitannya, ia mengatakan Omnibus Law akan mempermudah perampasan lahan dan eksploitas lingkungan.

"Teman-teman yg ga ngikutin isunya mungkin tahunya Omnibus Law hanya isu buruh. NGGAK. Aktivis lingkungan, masyarakat adat, semua mau #BatalkanOmnibusLaw karena akan mempermudah perampasan lahan, eksploitasi lingkungan, serta mengikis perlindungan bagi petani, nelayan, dsb," katanya.

Tanggapan serupa juga disampaikan akun @alnickmnathan, menggunakan bahasa inggris, ia menjelaskan perbedaan ekspektasi dan realita omnibus law.

"Expectation: reducing minimum wages, eliminating labour and environmental regulations to improve the economy Reality: reducing aggregate consumer demands, stuck in unsustainable low-productivity and low-wage economy, environmental destruction," ucapnya.

Akun twitter @kartiksft ikut meramaikan pembahasan omnibus law di jagat dunia maya. Menurutnya, dengan selesainya pembahasan Omnibus Law, DPR RI mengabaikan suara rakyat Indonesia.

"@DPR_RI ignoring Indonesian's voice and protests of #BatalkanOmnibusLaw  #JegalSampaiGagal," katanya.

(mel/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK