Presiden Joko Widodo mengimbau pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 tidak tidak dilakukan secara sembarangan. Dia meminta pihak terkait harus memastikan keamanan dan efektivitas vaksin Covid-19.
"Saya minta pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi betul-betul dipastikan keamanan dan keefektifannya," ujar Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (26/10).
Jokowi menjelaskan keamanan vaksin adalah ketika disuntikkan kepada seseorang telah melalui sebuah tahapan uji klinis yang benar. Jika tidak dan bermasalah, dia khawatir publik tidak akan percaya dengan upaya vaksinasi Covid-19.
Jokowi melihat masyarakat hingga ahli menaruh perhatian khusus terhadap keamanan vaksin Covid-19. Sehingga, dia kembali mengimbau seluruh tahapan pengadaan vaksin dan vaksinasi melalui kaidah ilmiah, serta berbasis data dan standar prosedur yang berlaku.
"Hati-hati jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah ilmiah, data, dan standar kesehatan dinomor duakan, tidak bisa. Jangan timbul persepsi pemerintah tergesa-gesa, terburu-buru, tanpa mengikuti kaidah ilmiah yang ada," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi mengaku pemerintah ingin bergerak cepat mengendalikan pandemic Covid-19. Namun, dia mengingatkan hal itu harus melalui persiapan dan perencanaan yang matang.
"Karena setelah saya detilkan ini menyangkut banyak hal aspek yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Kita harus rencanakan dulu secara matang," ujar Jokowi.
Jokowi menambahkan semua negara sedang bergerak cepat untuk menghadirkan vaksin Covid-19 agar warganya cepat pulih dan ekonominya bangkit.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih dari itu, Jokowi meminta proses vaksinasi dilakukan secara bertahap. Dia meminta hal itu dijelaskan secara gamblang kepada masyarakat. Jokowi pun meminta harga vaksin bisa terjangkau.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan rencana vaksinasi virus corona akan dilakukan pada November. Namun Luhut akhirnya meralat rencana vaksinasi Covid-19 bisa saja molor dari jadwal yang ditentukan.
Menurutnya, alasan jadwal vaksinasi diundur bukan karena minimnya pasokan, tetapi karena butuh waktu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan otorisasi penggunaan obat dalam kondisi darurat (emergency use authorization).
"Tadi Presiden telepon saya, tadinya rencana minggu kedua November, karena barangnya (vaksinnya) sudah dapat. Tapi bisa saja tidak kecapaian (kesampaian) minggu kedua November, bukan karena barangnya," kata Luhut dalam pengarahan mengenai Omnibus Law di Lemhanas yang disiarkan secara daring.
"Barangnya sudah siap, tetapi adalah emergency use authorization itu belum bisa dikeluarkan BPOM karena ada aturan-aturan atau step-step yang harus dipatuhi."
Atas alasan keamanan, Luhut mengatakan Jokowi tidak mau mengambil risiko sehingga memilih untuk mengikuti aturan.