Menguji Nyali Indonesia Lepas Google-Facebook

Tekan Google-Facebook

Unggul pun meragukan Indonesia bisa melawan Google dan Facebook seperti yang dilakukan Australia dalam konteks bisnis.

"Kecuali rakyatnya serentak ramai-ramai hapus akun di grup Facebook, WhatsApp, hingga Instagram baru efektif tekan Facebook," ujar Unggul kepada CNNIndonesia.com, Jumat (19/2).

Indonesia sendiri sebenarnya punya daya tawar. Pun ketika warga RI tak lagi gunakan Facebook-Google, hal ini justru makin menyusutkan pengguna platform itu. 

Masalahnya, monopoli Google atau Facebook di Indonesia terjadi karena tidak ada aturan penghalang bagi platfom lain untuk masuk. Padahal, sebuah perusahaan teknologi akan besar berkat jumlah penggunanya.

Berdasarkan data Hootsuite, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta dan jumlah pengguna media sosial aktif mencapai 160 juta pengguna pada tahun 2020. Khusus jumlah pengguna Facebook di Indonesia tahun 2020 menurut Statista mencapai 140 juta akun. Sementara total pengguna Facebook sendiri mencapai 1,69 miliar akun.

Sehingga Indonesia menguasai posisi ketiga terbesar pengguna Facebook setelah India (320 juta) dan Amerika Serikat (190 juta). Meski jadi negara ketiga pengguna terbesar Facebook, Indonesia sendiri menguasai kurang dari 10 persen total pengguna Facebook.

Perlu alternatif

Lebih lanjut, Unggul mengatakan Indonesia sebenarnya bisa juga lepas dari ketergantungan terhadap Google atau Facebook. Tapi, dia melihat hal itu belum berani dilakukan.

Sebab, dia berkata pemerintah belum mampu menyediakan platform yang layak sebagai alternatif, khususnya buatan dalam negeri. Selain itu, jumlah penggguna Google dan Facebook yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia belum dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menekan platfom tersebut.

"Mungkin berani kalau sudah ada penggantinya (lokal?). Korsel, jepang, bahkan Turki sudah ada platform-platform sendiri yang populer untuk warganya, tidak pakai produk FB dan Google," ujarnya.

"Kalau Australia berakhir dengan pelarangan FB bisa jadi perlu alternatif super platform lokal seperti di China, Korsel, atau Jepang. Bisa saja," ujar Unggul.

Super platform bisa jadi celah tumbuh bagi pemain lokal karena perusahaan teknologi raksasa yang memiliki solusi di berbagai lini tidak banyak.

"Raksasa lain tidak main disitu. Kalau main disitu bisa juga jadi besar," ujarnya.

Hal senada diungkap Pratama. Kebutuhan aplikasi alternatif lokal sangat mendesak.

"Pertama yang wajib dilakukan, buat aplikasi alternatif serupa seperti Tiongkok menyiapkan platform internet dan media sosial pengganti Google cs," ujar Pratama.

Solusi pemerintah

Unggul menuturkan opsi yang mungkin bisa ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam merespon dominasi Google atau Facebook adalah dengan membuat aturan mengenai privasi, data pribadi, FoE, ujaran kebencian, dan sejenisnya.

Di Eropa misalnya, dia mengatakan Google hingga Facebook harus membayar denada jika melanggar General Data Protection Regulation (GDPR).