Menguji Nyali Indonesia Lepas Google-Facebook

Sejumlah negara dilaporkan mulai berani menekan dominiasi raksasa teknologi seperti Google dan Facebook.

Beragam aturan yang membatasi hingga melarang, serta menyelidiki dugaan monopoli dilayangkan kepada kedua perusahaan itu.

Terbaru, pemerintah Australia dilaporkan berseteru dengan Google dan Facebook. Pangkal permasalahan terjadi lantaran Australia berencana membuat aturan yang mewajibkan Google dan Facebook membayar royalti ke penerbit berita atas konten pemberitaan yang ditayangkan di platformnya.

Pemerintah Australia bersikeras untuk merealisasikan kebijakan itu. Google memilih untuk berhenti beroperasi di negeri Kanguru itu jika peraturan tersebut benar-benar disahkan.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk dan pengguna internet yang sangat besar, Indonesia seolah tidak ikut dalam menekan dominasi raksasa teknologi seperti Google dan Facebook.

Monopoli Google Facebook

Terkait kasus Australia Kepala Divisi Akses Informasi SAFEnet, Unggul Sugena justru khawatir reaksi Facebook terhadap pemerintah Australia dengan menghapus konten berita malah menyuburkan kemungkinan 'berita' hoaks karena media asli tidak dapat memanfaatkan Facebook sebagai kanal lain publikasinya.

Terkait dengan konteks raksasa teknologi asing bagi keuangan negara, Unggul enggan berkomentar secara spesifik. Namun, dia mendapat informasi mengenai pajak digital global yang akan atur ketentuan perpajakan di ekonomi digital pada tahun 2022.

"Kasus Australia kan saat ini sebab media yang dipromosikan oleh platform 'minta bayar'. Jadi, model bisnis platform tidak gitu, jadinya tidak nyambung komunikasinya," ujar Unggul.

Sementara itu, Chairman CISSReC, Pratama Persadha meminta Indonesia bisa belajar banyak dari kasus Australia dan AS dalam menghadapi raksasa teknologi seperti Google dan FB.

Media dia Australia dan mungkin sebenarnya di seluruh dunia, dia berkata merasa bekerja dua kali bagi Google dan Facebook. Mereka membuat berita namun kontennya dinikmati Facebook dan Google.

"Dan mereka juga pada akhirnya terpaksa membayar iklan ke FB dan Google agar bisa tayang di ekosistem mereka lebih sering dalam bentuk ads atau sponsor," kata Pratama.

Kasus di Australia, lanjut Pratama punya korelasi dengan apa yang terjadi di AS. Google menghadapi tuntutan kasus anti trust atas rekayasa iklan pada Google Ads mereka. Google diketahui membayar pihak ketiga yang membantu menjalankan mesin Google Search mereka untuk menampilkan produk Google pada posisi pertama.

"Diwaktu yang sama para pesaing Google yang juga berusaha melakukan kampanye iklan di Google harus mendapati iklan mereka sulit naik ke jajaran pertama bila tidak membayar mahal," ujarnya.

Pratama berkata hal itulah yang membuat Google menghadapi tuntutan anti trust dan monopoli di AS, serta juga kemungkinan besar di Eropa. Tidak hanya Google, Facebook juga punya resiko menghadapi hal serupa jika nantinya ditemukan ada praktek iklan yang tidak adil pada sistem mereka.

"Hal inilah sebenarnya yang menjadi problem negara dalam menghadapi aksi raksasa teknologi. Hal ini belum banyak disadari di tanah air," ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap Indonesia bisa belajar banyak dari kasus Australia dan AS dalam menghadapi raksasa teknologi Google dan Facebook.