Twitter Files Jilid 5 Klaim Trump Tak Langgar Aturan, Musk Tuding Staf

Miliarder Elon Musk mengklaim mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak melanggar aturan ketika diban atau diblokir dari Twitter usai menyulut kerusuhan di Pilpres AS 2020. Pemblokiran itu, kata dia, lebih dikarenakan tekanan dari aktivis.

"Di bawah tekanan dari ratusan karyawan aktivis, Twitter mengusir Trump dari platformnya, Presiden AS yang sedang menjabat, meskipun mereka sendiri mengakui bahwa dia tidak melanggar aturan," ujar Musk dalam sebuah cuitan, Selasa (13/12).

Pernyataan Musk tersebut mengutip sebuah utas dari Founder The Free Press Bari Weiss. Weiss sendiri sejak beberapa waktu lalu membuat rangkaian utas tentang data-data tersembunyi yang bertajuk Twitter Files. Utas tentang pemblokiran Trump ini merupakan bagian kelima.

[Gambas:Twitter]

Weiss kemudian menuturkan kronologi pemblokiran akun pria bernama lengkap Donald J. Trump (DJT) itu, yang dimulai pada 8 Januari 2021 ketika Trump melontarkan dua kicauan.

"75.000.000 Patriot Amerika hebat yang memilih saya, AMERICA FIRST, dan JADIKAN AMERIKA HEBAT LAGI, akan memiliki SUARA RAKSASA jauh di masa depan. Mereka tidak akan diremehkan atau diperlakukan tidak adil dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun!!!" kicau Trump, pukul 06.46 waktu setempat.

Satu jam kemudian, Trump melontarkan cuitan lain, yaitu "Kepada semua yang telah bertanya, saya tidak akan pergi ke Peresmian pada 20 Januari."

Konteksnya, saat itu Trump sudah dinyatakan kalah dalam Pemilihan Umum Presiden AS 2020 dari Joe Biden. Trump lantas menuding kecurangan pemilu dan menghasut pendukungnya via beberapa kicauan. Hasilnya, massa menggeruduk U.S Capitol (Gedung DPR-nya Amerika) pada 6 Januari 2021.

[Gambas:Twitter]

Weiss mengungkap selama bertahun-tahun Twitter sebenarnya sudah menolak saran dari internal maupun eksternal untuk memblokir Trump.

Alasannya, memblokir pemimpin dunia dari platform atau menghapus tweet kontroversial mereka akan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya dapat dilihat dan diperdebatkan orang.

"Misi kami adalah untuk menyediakan forum yang memungkinkan orang mendapatkan informasi dan melibatkan pemimpin mereka secara langsung," tulis Twitter di lamannya pada 2019.

Mereka menambahkan, tujuan Twitter adalah untuk "melindungi hak publik untuk mendengar dari pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka."

Sejak 6 Januari, tekanan untuk memblokir Trump dari Twitter ini tumbuh, baik di dalam maupun di luar platform ini.

Meski demikian, ada juga yang tidak setuju pada pemblokiran tersebut di internal Twitter. "Mungkin karena saya dari China. Saya sangat mengerti bagaimana sensor dapat menghancurkan diskusi publik," kata seorang karyawan Twitter pada 7 Januari.

Weiss mengatakan suara-suara seperti itu merupakan minoritas yang berbeda di dalam perusahaan. Di seluruh saluran Slack, banyak karyawan Twitter yang kesal karena Trump tidak diblokir sejak lama. Bahkan, sejumlah karyawan melakukan langkah terorganisir untuk mendesak pimpinan mereka memblokir Trump.

"Kita harus melakukan hal yang benar dan memblokir akun ini," kata seorang staf. "Cukup jelas dia akan mencoba menyulut hasutan tanpa melanggar aturan," kata staf yang lain.

Pada sore hari 8 Januari, The Washington Post menerbitkan surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 300 karyawan Twitter kepada CEO Jack Dorsey yang menuntut pemblokiran Trump.

"Kita harus memeriksa keterlibatan Twitter dalam terkait apa yang disebut Presiden Terpilih Biden sebagai pemberontakan," tulis surat tersebut.

Namun, staf Twitter yang ditugaskan untuk mengevaluasi cuitan dengan cepat menyimpulkan bahwa Trump tidak melanggar kebijakan Twitter.

"Saya pikir kami akan kesulitan untuk menyebut ini adalah hasutan," tulis salah satu staf.

"Cukup jelas dia mengatakan 'Patriot Amerika' adalah orang-orang yang memilih dia dan bukan teroris (kita bisa menyebutnya begitu, kan?) mulai hari Rabu," lanjutnya.

Soal hasutan dan keputusan terpenting di halaman berikutnya...