Jakarta, CNN Indonesia -- Miliarder Elon Musk mengklaim mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tak melanggar aturan ketika diban atau diblokir dari Twitter usai menyulut kerusuhan di Pilpres AS 2020. Pemblokiran itu, kata dia, lebih dikarenakan tekanan dari aktivis.
"Di bawah tekanan dari ratusan karyawan aktivis, Twitter mengusir Trump dari platformnya, Presiden AS yang sedang menjabat, meskipun mereka sendiri mengakui bahwa dia tidak melanggar aturan," ujar Musk dalam sebuah cuitan, Selasa (13/12).
Pernyataan Musk tersebut mengutip sebuah utas dari Founder The Free Press Bari Weiss. Weiss sendiri sejak beberapa waktu lalu membuat rangkaian utas tentang data-data tersembunyi yang bertajuk Twitter Files. Utas tentang pemblokiran Trump ini merupakan bagian kelima.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Weiss kemudian menuturkan kronologi pemblokiran akun pria bernama lengkap Donald J. Trump (DJT) itu, yang dimulai pada 8 Januari 2021 ketika Trump melontarkan dua kicauan.
"75.000.000 Patriot Amerika hebat yang memilih saya, AMERICA FIRST, dan JADIKAN AMERIKA HEBAT LAGI, akan memiliki SUARA RAKSASA jauh di masa depan. Mereka tidak akan diremehkan atau diperlakukan tidak adil dengan cara, bentuk, atau bentuk apa pun!!!" kicau Trump, pukul 06.46 waktu setempat.
Satu jam kemudian, Trump melontarkan cuitan lain, yaitu "Kepada semua yang telah bertanya, saya tidak akan pergi ke Peresmian pada 20 Januari."
Konteksnya, saat itu Trump sudah dinyatakan kalah dalam Pemilihan Umum Presiden AS 2020 dari Joe Biden. Trump lantas menuding kecurangan pemilu dan menghasut pendukungnya via beberapa kicauan. Hasilnya, massa menggeruduk U.S Capitol (Gedung DPR-nya Amerika) pada 6 Januari 2021.
Weiss mengungkap selama bertahun-tahun Twitter sebenarnya sudah menolak saran dari internal maupun eksternal untuk memblokir Trump.
Alasannya, memblokir pemimpin dunia dari platform atau menghapus tweet kontroversial mereka akan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya dapat dilihat dan diperdebatkan orang.
"Misi kami adalah untuk menyediakan forum yang memungkinkan orang mendapatkan informasi dan melibatkan pemimpin mereka secara langsung," tulis Twitter di lamannya pada 2019.
Mereka menambahkan, tujuan Twitter adalah untuk "melindungi hak publik untuk mendengar dari pemimpin mereka dan meminta pertanggungjawaban mereka."
Sejak 6 Januari, tekanan untuk memblokir Trump dari Twitter ini tumbuh, baik di dalam maupun di luar platform ini.
Meski demikian, ada juga yang tidak setuju pada pemblokiran tersebut di internal Twitter. "Mungkin karena saya dari China. Saya sangat mengerti bagaimana sensor dapat menghancurkan diskusi publik," kata seorang karyawan Twitter pada 7 Januari.
Weiss mengatakan suara-suara seperti itu merupakan minoritas yang berbeda di dalam perusahaan. Di seluruh saluran Slack, banyak karyawan Twitter yang kesal karena Trump tidak diblokir sejak lama. Bahkan, sejumlah karyawan melakukan langkah terorganisir untuk mendesak pimpinan mereka memblokir Trump.
"Kita harus melakukan hal yang benar dan memblokir akun ini," kata seorang staf. "Cukup jelas dia akan mencoba menyulut hasutan tanpa melanggar aturan," kata staf yang lain.
Pada sore hari 8 Januari, The Washington Post menerbitkan surat terbuka yang ditandatangani oleh lebih dari 300 karyawan Twitter kepada CEO Jack Dorsey yang menuntut pemblokiran Trump.
"Kita harus memeriksa keterlibatan Twitter dalam terkait apa yang disebut Presiden Terpilih Biden sebagai pemberontakan," tulis surat tersebut.
Namun, staf Twitter yang ditugaskan untuk mengevaluasi cuitan dengan cepat menyimpulkan bahwa Trump tidak melanggar kebijakan Twitter.
"Saya pikir kami akan kesulitan untuk menyebut ini adalah hasutan," tulis salah satu staf.
"Cukup jelas dia mengatakan 'Patriot Amerika' adalah orang-orang yang memilih dia dan bukan teroris (kita bisa menyebutnya begitu, kan?) mulai hari Rabu," lanjutnya.
Soal hasutan dan keputusan terpenting di halaman berikutnya...
Proses Panjang dan Peran Vijaya Gadde
Tampilan akun Donald Trump usai diblokir permanen pada 2021. (Foto: CNN)
Seorang staf lain setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan dirinya tidak melihat hasutan dari sudut mana pun.
"Saya juga tidak melihat hasutan yang jelas atau berkode dalam tweet DJT," tulis Anika Navaroli, seorang pejabat kebijakan Twitter.
"Saya akan menanggapi di saluran pemilu dan mengatakan bahwa tim kami telah menilai dan tidak menemukan vios"-atau pelanggaran-" untuk DJT," lanjutnya.
Selanjutnya, tim keamanan Twitter memutuskan bahwa tweet Trump pada pukul 7:44 ET juga tidak melanggar. Mereka dengan tegas mengatakan, "jelas tidak ada vio (violation, pelanggaran). Hanya untuk mengatakan dia tidak menghadiri peresmian."
Meski demikian, akun Trump secara resmi diblokir pada 8 Januari 2021.
"Kami menilai dua Tweet yang dirujuk di atas berdasarkan kebijakan Pembenaran Kekerasan kami, yang bertujuan untuk mencegah pembenaran kekerasan yang dapat menginspirasi orang lain untuk meniru tindakan kekerasan," tulis Twitter di laman blognya terkait pemblokiran akun Trump.
"Dan menetapkan bahwa mereka sangat mungkin mendorong dan menginspirasi orang untuk meniru tindakan kriminal yang terjadi di US Capitol pada 6 Januari 2021," tandas perusahaan.
Peran Vijaya Gadde
Meski begitu, keputusan Twitter untuk memblokir permanen Trump itu tidak serta merta. Platform itu awalnya melarang akun Trump selama 12 jam pada 6 Januari. Setelah pelarangan beres, Trump kembali berkicau sambil menyebut para pengikutnya yang menyerbu Capitol sebagai "patriot."
Dalam rapat 8 Januari 2021, menurut The Washington Post, yang dikutip CNN, kepala urusan hukum dan kebijakan Twitter Vijaya Gadde saat itu melontarkan "seruan yang berapi-api" kepada para karyawan untuk bersabar saat timnya mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.
Di saat yang sama, CEO Twitter Jack Dorsey sedang berlibur di pulau pribadinya.
Beberapa jam kemudian, Twitter memblokir akun Trump secara permanen dengan alasan "risiko hasutan kekerasan lebih lanjut."
[Gambas:Infografis CNN]
Langkah itu dipuji oleh para pendukung hak-hak sipil. Langkah itu diikuti oleh Facebook dan YouTube beberapa hari kemudian.
Juru bicara Twitter mengungkap sosok yang berperan dalam pemblokiran Trump, "Keputusan penegakan kebijakan dibuat oleh tim Trust and Safety kami yang melapor ke Vijaya Gadde."
"Vijaya berada di persimpangan beberapa keputusan kebijakan terpenting yang dibuat perusahaan dan bagaimana ia berinteraksi dengan pemerintah di seluruh dunia," lanjut representasi perusahaan.
Usai pemblokiran permanen itu, Trump pindah ke medsos-nya, Truth Social.
Pelarangan akun Trump itu merupakan keputusan paling berani dan paling berisiko dalam 15 tahun sejarah perusahaan teknologi itu: memblokir pemimpin dunia yang masih berkuasa sekaligus akun paling terkenal dengan hampir 89 juta pengikut.
Katie Paul, direktur organisasi riset nirlaba Tech Transparency Project, mengatakan pemblokiran Trump adalah "momen penting bagi perusahaan untuk benar-benar menetapkan batas dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menangani hal-hal semacam ini."
Elon Musk kemudian mengambil alih Twitter di akhir Oktober. Sesuai janjinya, perusahaan memulihkan akun mantan Trump pada Minggu (20/11). Gadde pun jadi salah satu pejabat lama yang dipecat.
Meski begitu, Trump mengaku akan tetap di Truth dan belum mengunggah kicauan terbaru di Twitter.
