Twitter Files Jilid 5 Klaim Trump Tak Langgar Aturan, Musk Tuding Staf

Seorang staf lain setuju dengan pendapat tersebut dan mengatakan dirinya tidak melihat hasutan dari sudut mana pun.

"Saya juga tidak melihat hasutan yang jelas atau berkode dalam tweet DJT," tulis Anika Navaroli, seorang pejabat kebijakan Twitter.

"Saya akan menanggapi di saluran pemilu dan mengatakan bahwa tim kami telah menilai dan tidak menemukan vios"-atau pelanggaran-" untuk DJT," lanjutnya.

[Gambas:Twitter]

Selanjutnya, tim keamanan Twitter memutuskan bahwa tweet Trump pada pukul 7:44 ET juga tidak melanggar. Mereka dengan tegas mengatakan, "jelas tidak ada vio (violation, pelanggaran). Hanya untuk mengatakan dia tidak menghadiri peresmian."

Meski demikian, akun Trump secara resmi diblokir pada 8 Januari 2021.

"Kami menilai dua Tweet yang dirujuk di atas berdasarkan kebijakan Pembenaran Kekerasan kami, yang bertujuan untuk mencegah pembenaran kekerasan yang dapat menginspirasi orang lain untuk meniru tindakan kekerasan," tulis Twitter di laman blognya terkait pemblokiran akun Trump.

"Dan menetapkan bahwa mereka sangat mungkin mendorong dan menginspirasi orang untuk meniru tindakan kriminal yang terjadi di US Capitol pada 6 Januari 2021," tandas perusahaan.

Peran Vijaya Gadde

Meski begitu, keputusan Twitter untuk memblokir permanen Trump itu tidak serta merta. Platform itu awalnya melarang akun Trump selama 12 jam pada 6 Januari. Setelah pelarangan beres, Trump kembali berkicau sambil menyebut para pengikutnya yang menyerbu Capitol sebagai "patriot."

Dalam rapat 8 Januari 2021, menurut The Washington Post, yang dikutip CNN, kepala urusan hukum dan kebijakan Twitter Vijaya Gadde saat itu melontarkan "seruan yang berapi-api" kepada para karyawan untuk bersabar saat timnya mempertimbangkan apa yang harus dilakukan.

Di saat yang sama, CEO Twitter Jack Dorsey sedang berlibur di pulau pribadinya.

Beberapa jam kemudian, Twitter memblokir akun Trump secara permanen dengan alasan "risiko hasutan kekerasan lebih lanjut."

Langkah itu dipuji oleh para pendukung hak-hak sipil. Langkah itu diikuti oleh Facebook dan YouTube beberapa hari kemudian.

Juru bicara Twitter mengungkap sosok yang berperan dalam pemblokiran Trump, "Keputusan penegakan kebijakan dibuat oleh tim Trust and Safety kami yang melapor ke Vijaya Gadde."

"Vijaya berada di persimpangan beberapa keputusan kebijakan terpenting yang dibuat perusahaan dan bagaimana ia berinteraksi dengan pemerintah di seluruh dunia," lanjut representasi perusahaan.

Usai pemblokiran permanen itu, Trump pindah ke medsos-nya, Truth Social.

Pelarangan akun Trump itu merupakan keputusan paling berani dan paling berisiko dalam 15 tahun sejarah perusahaan teknologi itu: memblokir pemimpin dunia yang masih berkuasa sekaligus akun paling terkenal dengan hampir 89 juta pengikut.

Katie Paul, direktur organisasi riset nirlaba Tech Transparency Project, mengatakan pemblokiran Trump adalah "momen penting bagi perusahaan untuk benar-benar menetapkan batas dan menunjukkan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menangani hal-hal semacam ini."

Elon Musk kemudian mengambil alih Twitter di akhir Oktober. Sesuai janjinya, perusahaan memulihkan akun mantan Trump pada Minggu (20/11). Gadde pun jadi salah satu pejabat lama yang dipecat.

Meski begitu, Trump mengaku akan tetap di Truth dan belum mengunggah kicauan terbaru di Twitter.