Jakarta Kota Paling Tak Aman Sejagat, CCTV & Sniper Disiapkan
Yohannie Linggasari & Donatus Fernanda Putra | CNN Indonesia
Kamis, 29 Jan 2015 08:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Survei terbaru yang dipublikasikan Economist Intellegence Unit menunjukkan hasil mencengangkan. Dari 50 kota yang diteliti di dunia, Jakarta berada di urutan pertama kota paling tak aman sejagat.
Menanggapi hasil survei itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terlalu ambil pusing dengan ‘gelar’ baru yang disandang kota yang ia pimpin. Tugas mengamankan Jakarta, ujar Ahok, lebih menjadi wewenang Kepolisian ketimbang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Meski demikian, Ahok berjanji untuk memasang kamera pengawas atau CCTV di sudut-sudut Jakarta untuk membantu memantau kota dengan penduduk amat padat itu. Ahok juga punya rencana solusi yang cukup ekstrem soal keamanan Jakarta: memasang penembak jitu atau sniper.
“Kami (Pemprov DKI Jakarta) akan pasang CCTV untuk memonitor setiap sudut kota, dan melengkapinya dengan penembak jitu. Kalau penjahat macam-macam dan mereka bersenjata, akan kami lumpuhkan, kami tembak,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/1).
Jawaban Ahok itu sontak menuai kecaman. Sejarawan JJ Rizal beranggapan cara Ahok itu tak ubahnya dengan gaya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Sementara kriminolog Universitas Indonesia Ferdinand T. Andi Lolo mengatakan solusi yang dilontarkan oleh sang Gubernur tidak akan dapat menyelesaikan akar persoalan kriminalitas di Jakarta.
Tindakan represif seperti mengerahkan penembak jitu dipandang hanya akan menimbulkan efek jera dalam waktu singkat. “Yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya agar orang tidak melakukan kejahatan,” kata Ferdinand.
Kesejahteraan jadi kunci
Ferdinand berpendapat akar masalah tindak kriminalitas di Jakarta terletak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Seseorang berpotensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum bila kesejahteraannya tak tercukupi.
Meski terdengar klise, persoalan kriminalitas memang tak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan. “Pelaku kejahatan terpaksa melakukan kejahatan untuk bisa bertahan hidup. Mereka berpikir kalau tidak melakukan itu (kejahatan), mereka akan mati,” ujar Ferdinand.
Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, per September 2014 tercatat ada 4,09 persen atau sekitar 412,9 ribu penduduk miskin yang tersebar di Jakarta. Mereka yang disebut miskin ini ialah golongan masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, yakni Rp 459 ribu per kapita per bulan.
Kondisi ini diperparah dengan distribusi pendapatan di ibu kota yang tak merata. Sejak 2009 hingga 2014, angka rasio gini yang menjadi tolok ukur pemerataan pendapatan cenderung terus meningkat. Pada 2009, rasio gini Jakarta berada di level 0,34 persen sedangkan pada 2014 naik menjadi 0,43 persen, dari skala 0 hingga 1.
Hal itu menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkan program-program pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi yang langsung menyasar ke masyarakat. Sebab masyarakat yang terjamin kesehatan dan kesejahterannya berpeluang kecil melakukan tindak kejahatan.
"Mereka tidak akan melakukan kejahatan yang berkonsekuensi membuat kenyamanan hidup mereka terampas," ujar Ferdinand.
Zero crime mustahil
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful yakin Jakarta masih cukup aman untuk ditinggali. Djarot justru menantang siapapun untuk menunjukkan kepada dia adakah kota di dunia yang benar-benar bebas dari tindak kriminal.
“Coba tunjukkan pada saya, kota mana di dunia yang bisa mencapai zero crime?” ujar Djarot.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto sependapat dengan Djarot. Ia mengatakan kriminalitas adalah persoalan yang dihadapi seluruh kota di dunia. Sangat sulit untuk menemukan kota yang benar-benar bersih dari tindak kriminal.
"Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia," kata Heru.
Sejak Desember 2014 hingga saat ini, akhir Januari 2015, menurut Heru setidaknya telah terjadi sepuluh tindak kriminal yang menggunakan senjata tajam atau senjata api di wilayah Jakarta.
Meski demikian Heru berani menjamin sampai saat ini situasi Jakarta masih kondusif. “Kondisi Jakarta terkendali, dan akan kami ciptakan lebih aman lagi,” ujar Heru.
Berdasarkan data yang dihimpun CNN Indonesia, kasus-kasus pencurian kerap terjadi di Jakarta sepanjang 2014. Angka kasus pencurian dengan kekerasan (curas) mencapai 904 kasus. Sementara kasus pencurian disertai pemberatan (curat) sebanyak 3.515 kasus. Tindak pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 3.162 kasus.
Itu belum termasuk kasus-kasus kriminal lain. Kasus pemerasan misalnya hanya turun 9,79 persen dari tahun 2013, yakni sebanyak 433 kasus. Kasus pemerkosaan malah meningkat 10,52 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari total 57 kasus pada tahun 2013, kasus pemerkosaan naik menjadi 63 kasus di 2014.
Berkaca dari data statistik terakhir BPS DKI Jakarta, ada lima kelurahan di Jakarta yang memiliki angka indeks kerawanan keamanan paling tinggi, yakni Kali Baru (Jakarta Utara), Kampung Rawa (Jakarta Pusat), Galur (Jakarta Pusat), Penjaringan (Jakarta Utara), dan Kampung Melayu (Jakarta Timur). Berbagai tindak kejahatan berpotensi terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk itu.
Mau-tak mau, warga Jakarta harus menerima kenyataan bahwa kota mereka memang belum bisa dibilang aman. Setidaknya warga harus tetap waspada, sebab mimpi Jakarta bebas kejahatan belum akan terwujud dalam waktu singkat. (agk)
Menanggapi hasil survei itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak terlalu ambil pusing dengan ‘gelar’ baru yang disandang kota yang ia pimpin. Tugas mengamankan Jakarta, ujar Ahok, lebih menjadi wewenang Kepolisian ketimbang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami (Pemprov DKI Jakarta) akan pasang CCTV untuk memonitor setiap sudut kota, dan melengkapinya dengan penembak jitu. Kalau penjahat macam-macam dan mereka bersenjata, akan kami lumpuhkan, kami tembak,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (28/1).
Jawaban Ahok itu sontak menuai kecaman. Sejarawan JJ Rizal beranggapan cara Ahok itu tak ubahnya dengan gaya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto.
Tindakan represif seperti mengerahkan penembak jitu dipandang hanya akan menimbulkan efek jera dalam waktu singkat. “Yang harus dipikirkan adalah bagaimana caranya agar orang tidak melakukan kejahatan,” kata Ferdinand.
Kesejahteraan jadi kunci
Ferdinand berpendapat akar masalah tindak kriminalitas di Jakarta terletak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Seseorang berpotensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum bila kesejahteraannya tak tercukupi.
Meski terdengar klise, persoalan kriminalitas memang tak dapat dipisahkan dari persoalan kesejahteraan. “Pelaku kejahatan terpaksa melakukan kejahatan untuk bisa bertahan hidup. Mereka berpikir kalau tidak melakukan itu (kejahatan), mereka akan mati,” ujar Ferdinand.
Berdasarkan data yang dilansir Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, per September 2014 tercatat ada 4,09 persen atau sekitar 412,9 ribu penduduk miskin yang tersebar di Jakarta. Mereka yang disebut miskin ini ialah golongan masyarakat yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, yakni Rp 459 ribu per kapita per bulan.
Kondisi ini diperparah dengan distribusi pendapatan di ibu kota yang tak merata. Sejak 2009 hingga 2014, angka rasio gini yang menjadi tolok ukur pemerataan pendapatan cenderung terus meningkat. Pada 2009, rasio gini Jakarta berada di level 0,34 persen sedangkan pada 2014 naik menjadi 0,43 persen, dari skala 0 hingga 1.
Hal itu menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkan program-program pengentasan kemiskinan dan pemerataan distribusi yang langsung menyasar ke masyarakat. Sebab masyarakat yang terjamin kesehatan dan kesejahterannya berpeluang kecil melakukan tindak kejahatan.
"Mereka tidak akan melakukan kejahatan yang berkonsekuensi membuat kenyamanan hidup mereka terampas," ujar Ferdinand.
Zero crime mustahil
Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful yakin Jakarta masih cukup aman untuk ditinggali. Djarot justru menantang siapapun untuk menunjukkan kepada dia adakah kota di dunia yang benar-benar bebas dari tindak kriminal.
“Coba tunjukkan pada saya, kota mana di dunia yang bisa mencapai zero crime?” ujar Djarot.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto sependapat dengan Djarot. Ia mengatakan kriminalitas adalah persoalan yang dihadapi seluruh kota di dunia. Sangat sulit untuk menemukan kota yang benar-benar bersih dari tindak kriminal.
"Kejahatan adalah bayang-bayang peradaban manusia," kata Heru.
Sejak Desember 2014 hingga saat ini, akhir Januari 2015, menurut Heru setidaknya telah terjadi sepuluh tindak kriminal yang menggunakan senjata tajam atau senjata api di wilayah Jakarta.
Meski demikian Heru berani menjamin sampai saat ini situasi Jakarta masih kondusif. “Kondisi Jakarta terkendali, dan akan kami ciptakan lebih aman lagi,” ujar Heru.
Berdasarkan data yang dihimpun CNN Indonesia, kasus-kasus pencurian kerap terjadi di Jakarta sepanjang 2014. Angka kasus pencurian dengan kekerasan (curas) mencapai 904 kasus. Sementara kasus pencurian disertai pemberatan (curat) sebanyak 3.515 kasus. Tindak pencurian kendaraan bermotor (curanmor) sebanyak 3.162 kasus.
Itu belum termasuk kasus-kasus kriminal lain. Kasus pemerasan misalnya hanya turun 9,79 persen dari tahun 2013, yakni sebanyak 433 kasus. Kasus pemerkosaan malah meningkat 10,52 persen dibanding tahun sebelumnya. Dari total 57 kasus pada tahun 2013, kasus pemerkosaan naik menjadi 63 kasus di 2014.
Berkaca dari data statistik terakhir BPS DKI Jakarta, ada lima kelurahan di Jakarta yang memiliki angka indeks kerawanan keamanan paling tinggi, yakni Kali Baru (Jakarta Utara), Kampung Rawa (Jakarta Pusat), Galur (Jakarta Pusat), Penjaringan (Jakarta Utara), dan Kampung Melayu (Jakarta Timur). Berbagai tindak kejahatan berpotensi terjadi di wilayah-wilayah padat penduduk itu.
Mau-tak mau, warga Jakarta harus menerima kenyataan bahwa kota mereka memang belum bisa dibilang aman. Setidaknya warga harus tetap waspada, sebab mimpi Jakarta bebas kejahatan belum akan terwujud dalam waktu singkat. (agk)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK