REALISASI PROYEK MP3EI
Program Jokowi akan Terkait dengan MPE3I
CNN Indonesia
Rabu, 03 Sep 2014 12:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Tim Transisi Jokowi-JK, Rini Soemarno memastikan, program Nawacita yang diusung presiden terpilih Joko Widodo akan berkesinambungan dengan proyek MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).
"Agar nantinya, proyek MP3EI yang sudah berjalan tidak sia-sia. Toh, di dalam MP3EI terdapat beberapa program yang sama dengan nawacita seperti pembangunan tol laut yang di MP3EI masuk ke dalam program Sislognas," kata Rini kepada CNN Indonesia, Selasa malam (2/9).
Untuk itu, Rini bilang, Tim Transisi akan terus berkoordinasi dengan beberapa Kementerian untuk menindaklanjuti perkembangan proyek MP3EI. Disamping, pihaknya juga akan mengalkulasi kebutuhan anggaran, berikut sumber pembiayaan program Nawacita.
"Sebenarnya asumsi untuk APBN 2015 dari tim transisi sudah ada. Cuma saja, asumsi ini akan dibawa dulu ke DPR dan dibahas dengan badan anggaran (siang ini)," ujar Rini.
Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi mengatakan, Presiden SBY telah bersedia membuka ruang kepadanya untuk merevisi asumsi RAPBN 2015. Meski begitu, realiasi asumsi APBN 2015 harus mendapatkan pengesahan lebih dulu dari DPR.
"Mudah-mudahan bisa diakomodir. Pasalnya, akan ada pos yang dikurangi dan ditambah sesuai dengan prioritas program yang Kami usung," tutur Jokowi selepas rapat tertutup dengan Tim Transisi, Selasa malam.
Di tempat terpisah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan sejumlah tantangan masih dihadapi dalam mempercepat pembangunan, seperti: pembebasan lahan, konflik penggunaan lahan, belum selesainya rencana tata ruang daerah, dan masih kurangnya pasokan energi listrik.
Hal itu, menurut Armida harus diatasi pemerintahan Jokowi agar pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat. "Manfaatkan undang-undang pengadaan lahan yang mulai efektif 2014 ini sehingga proses pembebasan lahan bisa lebih cepat," katanya.
Sebelumnya, untuk meratakan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintahan SBY telah mengeluarkan Perpres RI Nomor 32 tahun 2011 mengenai pelaksanaan MP3EI. Selama tiga tahun berjalan, Indonesia merealisasikan sebanyak 382 MP3EI senilai Rp 854 triliun.
Proyek infrastruktur dan sektor riil yang dibangun sebagian besar dilakukan di luar Jawa. Realisasi pembangunan di luar Jawa mencapai Rp 544 triliun. Dari 382 proyek MP3EI, sebanyak 205 proyek merupakan proyek infrastruktur dan 174 proyek untuk sektor riil. Pembangunan infrastruktur terbesar dilakukan di Kalimantan dan Sumatera, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara relatif lebih kecil.
Sebagian besar pendanaan infrastruktur masih dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejumlah proyek yang dilakukan tiang pancang (ground breaking), sebanyak Rp 157 triliun atau 38 persen dibiayai BUMN, investasi pemerintah sebanyak 32 persen atau Rp 133 triliun, investasi campuran sebanyak 23 persen dan sisanya investasi swasta.
"Sedangkan proyek sektor riil senilai Rp 441 triliun, 88 persennya masih dibiayai swasta dan BUMN," kata Armida.
"Agar nantinya, proyek MP3EI yang sudah berjalan tidak sia-sia. Toh, di dalam MP3EI terdapat beberapa program yang sama dengan nawacita seperti pembangunan tol laut yang di MP3EI masuk ke dalam program Sislognas," kata Rini kepada CNN Indonesia, Selasa malam (2/9).
Untuk itu, Rini bilang, Tim Transisi akan terus berkoordinasi dengan beberapa Kementerian untuk menindaklanjuti perkembangan proyek MP3EI. Disamping, pihaknya juga akan mengalkulasi kebutuhan anggaran, berikut sumber pembiayaan program Nawacita.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Presiden terpilih Jokowi mengatakan, Presiden SBY telah bersedia membuka ruang kepadanya untuk merevisi asumsi RAPBN 2015. Meski begitu, realiasi asumsi APBN 2015 harus mendapatkan pengesahan lebih dulu dari DPR.
Di tempat terpisah, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan sejumlah tantangan masih dihadapi dalam mempercepat pembangunan, seperti: pembebasan lahan, konflik penggunaan lahan, belum selesainya rencana tata ruang daerah, dan masih kurangnya pasokan energi listrik.
Hal itu, menurut Armida harus diatasi pemerintahan Jokowi agar pembangunan infrastruktur bisa lebih cepat. "Manfaatkan undang-undang pengadaan lahan yang mulai efektif 2014 ini sehingga proses pembebasan lahan bisa lebih cepat," katanya.
Sebelumnya, untuk meratakan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional Pemerintahan SBY telah mengeluarkan Perpres RI Nomor 32 tahun 2011 mengenai pelaksanaan MP3EI. Selama tiga tahun berjalan, Indonesia merealisasikan sebanyak 382 MP3EI senilai Rp 854 triliun.
Proyek infrastruktur dan sektor riil yang dibangun sebagian besar dilakukan di luar Jawa. Realisasi pembangunan di luar Jawa mencapai Rp 544 triliun. Dari 382 proyek MP3EI, sebanyak 205 proyek merupakan proyek infrastruktur dan 174 proyek untuk sektor riil. Pembangunan infrastruktur terbesar dilakukan di Kalimantan dan Sumatera, sedangkan Bali dan Nusa Tenggara relatif lebih kecil.
Sebagian besar pendanaan infrastruktur masih dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejumlah proyek yang dilakukan tiang pancang (ground breaking), sebanyak Rp 157 triliun atau 38 persen dibiayai BUMN, investasi pemerintah sebanyak 32 persen atau Rp 133 triliun, investasi campuran sebanyak 23 persen dan sisanya investasi swasta.
"Sedangkan proyek sektor riil senilai Rp 441 triliun, 88 persennya masih dibiayai swasta dan BUMN," kata Armida.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK