SBY Beri Ruang Jokowi Merevisi RAPBN 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan Pemerintahan SBY bersedia membuka ruang kepada Pemerintah Jokowi-JK untuk merevisi postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015. Ini disepakati setelah tim transisi menemui Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Selasa (2/9).

"Hanya saja kami harus berkoordinasi dengan pak CT (Menko Perekonomian Chairul Tanjung) dan kementerian terkait. Pasalnya, perubahan ini berbicara mengenai asumsi angka belanja dan pendapatan negara di 2015," kata Hasto di Rumah Transisi.

Hasto mengungkapkan, dibukanya ruang untuk merevisi RAPBN 2015 didasari oleh banyaknya program yang diusung Jokowi-JK. Dengan anggaran belanja sebesar Rp 2.019,9 triliun dan pendapatan negara Rp 1.762,3 triliun tak akan cukup untuk merealisasikan program yang fokus pada peningkatan bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

"Untuk hitungannya sendiri sedang kami kaji, mudah-mudahan pembahasan ini bisa selesai setelah bertemu Pak CT," ujar Hasto.

Hasto membeberkan, satu poin yang akan direvisi dalam RAPBN 2015 ialah angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan. Dalam hitungannya, ia memproyeksi angka pertumbuhan berada di 5,8 persen dari asumsi sebelumnya di 5.6 persen. Ini didasari lantaran Pemerintah Jokowi akan menggenjot sejumlah sektor seperti besaran ekspor dan memberi stimulus pada pelaku usaha domestik.

"Khususnya pada bidang ekonomi kreatif serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah Timur seperti Papua, Gorontalo, dan lain-lain," katanya.

Hasto Kristiyanto mengatakan pemerintahan Jokowi-JK akan menggenjot angka penerimaan pajak untuk menutupi anggaran program-programnya. "Targetnya pendapatan pajak bisa meningkat 16 persen dalam waktu 5 tahun. Saya rasa opsi ini lebih realistis dan berprinsip adil ketimbang skenario lain," katanya.

Selain pajak, pemerintahan Jokowi juga akan membuka peluang investasi pada sektor infrastruktur. Program pembangunan infrastruktur yang digadang Jokowi-JK diprediksi menelan dana hingga Rp 6.500 triliun. Dana itu untuk realisasi proyek tol laut, pembangunan 25 waduk irigasi, dan proyek lain selama 5 tahun.
 
Pengamat dari Samuel Sekuritas, Lana Soelistianingsih, mengatakan untuk langsung tancap gas melaksanakan program-program yang dijanjikan sejak masa kampanye  Jokowi butuh setidaknya sebesar Rp 900 triliun. Itu pun belum semua.

Masih ada sejumlah program yang belum bisa dilaksanakan dengan anggaran yang tersedia. Termasuk pembukaan lahan baru di Papua dan Kalimantan, serta kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri.  

Jokowi juga perlu menyediakan Rp 1 miliar lebih per desa seperti amanat Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang dana alokasi untuk desa. Dana ini belum tersedia di dalam APBN-P 2014.

"Di Indonesia ada sekitar 82 ribu desa. Jokowi sendiri menjanjikan Rp 1,4 miliar (untuk tiap desa). Kalau dihitung totalnya Rp 111 triliun," kata Lana.
 
Selain itu Jokowi juga menjanjikan dana Rp 10 juta untuk setiap UMKM dan koperasi. Dengan total jumlah UMKM yang mencapai 5 juta, estimasi dana yang keluar mencapai Rp 500 triliun.
 
Ekonom Universitas Indonesia Ari A. Perdana mengatakan pemerintahan Jokowi tak perlu khawatir dengan kondisi anggarannya. APBN-P 2014 diyakini masih mencukupi. Bahkan, sisa lebih anggaran pemerintah (SILPA) juga bisa dipakai untuk menanggung defisit yang ada.

"Saya yakin APBN 2014 sudah memperhitungkan kemungkinan kenaikan harga BBM dan ketersediaan anggaran untuk bantuan sosial," ujar Ari.