Pembiayaan Infrastruktur Masih Tergantung Perbankan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pembiayaan infrastruktur untuk mewujudkan Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ternyata masih sangat bergantung dari dana industri perbankan nasional. Padahal dana yang disediakan oleh perbankan nasional mayoritas masih berjangka pendek.

Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan pendanaan proyek infrastruktur MP3EI menbutuhkan pendanaan yang berjangka panjang karena banyaknya proyek infrastruktur yang umurnya panjang.  

Pembiayaan yang berasal dari industri perbankan, ujar Muliaman, banyak disumbang oleh Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam bentuk simpanan berjangka yang mayoritas berjangka satu bulan.

"Mayoritas pembiayaan itu berasal dari simpanan berjangka dengan jumlah Rp 1.756 triliun, tapi ada Rp 1.021 triliun berjangka hanya satu bulan. Bagaimana bisa membiayai proyek yang umurnya bertahun-tahun?" ujarnya di Jakarta, Rabu (3/9).

Menurut Muliaman, ketergantungan pembiayaan pembangunan kepada dana perbankan di Indonesia di tahun 2013 mencapai 70,4 persen atau sekitar Rp 3.292,29 triliun, sedangkan untuk tahun 2014 meningkat menjadi 70,6 persen atau Rp 3.468,2 triliun.

Muliaman mengatakan diperlukan sumber pembiayaan lain di luar perbankan seperti pasar modal, dana pensiun, dan lembaga asuransi yang memiliki dana jangka panjang sehingga mampu menopang pembiayaan proyek infrastruktur.

"Harusnya mereka bisa lebih berperan. Karena kalau hanya mengandalkan bank yang dana nya lebih jangka pendek, ini akan miss match," katanya.