Pembiayaan Infrastruktur Nonperbankan Masih Terabaikan

Jakarta, CNN Indonesia --

Upaya Pemerintah Indonesia membangun infrastruktur fisik ternyata tidak dibarengi dengan pembangunan infrastruktur keuangan yang mendukung. Itu dinilai dapat melemahkan pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik.

"Kita selama ini masih bicara infrastruktur fisik, tapi seringkali infrastruktur finansial dilupakan," kata Budi Guna Sadiki Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero), saat ditemui usai acara Refleksi MP3EI di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (3/9).

Perbaikan infrastruktur, ujar Budi, yang dimaksud adalah pendalaman pasar modal dan adanya kebijakan yang insentif agar masyarakat lebih melirik pembiayaan dari pasar modal sehingga pembiayaan infrastruktur yang nilainya besar tersebut tidak hanya dibebankan pada perbankan.

"Kalau kita bicara pembangunan jalan, jembatan, listrik, sebelum membangun itu semua harus dibutuhkan perbaikan infrastruktur keuangan dulu. Biar modalnya ada proyeknya ada," ujar Budi.

Budi juga menjelaskan pembiayaan infrastruktur yang diberikan oleh perbankan selama ini mayoritas berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang masih rawan resiko.

"Kalau di perbankan itu ada resiko bunga, pinjaman pembiayaan infrastruktur itu kan bertahun-tahun, sedangkan deposito kita bulanan. Kebayang nggak kalau tiba-tiba bunga deposito naik?" ujarnya.

Menurut Budi, infrastruktur keuangan yang mapan harus dibangun sehingga mampu menopang pembiayaan pembangunan infrastruktur fisik. "Pasar obligasi kita masih kecil. Produk-produk hedging itu masih kurang. Makanya perlu ada insentive fiscal policy yang bisa memperdalam pasar obligasi."

Sebelumnya Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad mengatakan pendanaan infrastruktur masih sangat tergantung pada dana dari industri perbankan nasional. Padahal dana yang disediakan oleh perbankan nasional mayoritas masih berjangka pendek.

Menurut Muliaman, ketergantungan pembiayaan pembangunan kepada dana perbankan di Indonesia di tahun 2013 mencapai 70,4 persen atau sekitar Rp 3.292,29 triliun, sedangkan untuk tahun 2014 meningkat menjadi 70,6 persen atau Rp 3.468,2 triliun.