Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pelayaran Carmelita Hartoto menganggap tol laut yang digagas Joko Widodo hanya menambah beban subsidi bahan bakar minyak (BBM). Sebab, kapal besar yang digagas sebagai tol laut itu diyakini tidak akan memperoleh banyak muatan dari kawasan timur Indonesia.
"Kalau kami bawa kargo dari barat ke timur saja, itu paling banyak bisa kembali mengangkut hanya 20 persen kargo dari timur, ini kan jadi subsidi," kata Carmelita di Jakarta, Rabu (3/9).
Tol laut ala Joko Widodo bukan sebuah jalan lintas hambatan yang melintas di atas laut atau bawah laut. Tol laut itu adalah penyediaan kapal-kapal besar untuk mengakomodasi pengiriman barang agar tidak terpusat di jalan darat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Carmelita, pengusaha kapal sebetulnya mampu menyediakan kapal berskala besar bahkan 3.000 TEUs seperti yang direncanakan Jokowi melalui tol laut itu. Namun menurut dia, menyediakan kapal besar ke wilayah timur hanya menambah beban belanja perusahaan.
"Yang dibutuhkan pengusaha itu sebetulnya infrastruktur, cost terbesar itu di darat, bukan di laut," kata dia.
Carmelita menjelaskan, biaya industri perkapalan banyak dihabiskan di pelabuhan. Bahkan anak usaha Pelindo II meminta kenaikan tarif 800 persen untuk kapal sandar. "Kalau semua anak usaha Pelindo ingin dapat untung, matilah industri perkapalan kita," katanya.
Tingginya biaya di darat yang harus dikeluarkan pengusaha kapal laut, menurut Carmelita, menjadi alasan kenapa jeruk Pontianak lebih mahal dari jeruk Mandarin.