Bangun Kilang Minyak, Pemerintah Siapkan Tambahan Insentif

Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo mengaku proyek pembangunan kilang minyak berkapasitas 608.000 barel molor dari yang dijadwalkan. Hal ini disebabkan kurangnya koordinasi di level Kementerian.

"Kemarin belum lancar karena Kami (Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan BKPM) sibuk. Kami mau rapatkan lagi ini," kata Susilo seusai mengisi acara Refleksi MP3EI di Jakarta, Kamis (4/9)

Selain koordinasi, Susilo menjelaskan, belum tergarapnya proyek kilang yang semulai dijadwalkan dimulai tahun ini disebabkan besarnya biaya investasi serta minimnya investor. Untuk itu, Pemerintah akan menambah sejumlah insentif agar investor tertarik. Satu diantaranya Pemerintah akan membeli hasil produksi kilang lain selain Premium.  "Nantinya hasil pengolahan yang juga dibeli berupa produk  gasoline, avtur dan gas. Pemerintah pun akan memberi insentif yang sama kepada investor seperti halnya kilang berskema KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) agar lebih ekonomis," ujarnya.

Sementara itu Pengamat Energi Kurtubi berpendapat, molornya pembangunan kilang lebih dikarenakan ketidakseriusan Pemerintah dalam menekan biaya impor minyak. Menurut dia terlalu banyak pihak yang berkepentingan dalam membangun kilang, sehingga prosesnya menjadi lambat. "Pembangunan kilang terakhir itu 20 tahun lalu, loh. Jadi, jangan heran kalau bisnis migas mulai dari impor hingga kilang rawan mafia dan korupsi," ujar dia tanpa menjelaskan detil mafia di sektor migas. 

Sebagai catatan, saat ini kapasitas kilang minyak Indonesia baru mencapai 1 juta barrel per hari. Dengan total konsumsi di berkisar 1,5 juta barel per hari, Indonesia membutuhkan kilang minyak tambahan dengan kapasitas 400.000 barel. Meski Pemerintah dan DPR telah menyisihkan anggaran sekitar Rp 300 triliun, namun pembangunan kilang tambahan urung terealisasi hingga kini.