Jakarta, CNN Indonesia -- Jelang pemberlakukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pelaku industri dan tenaga kerja di Tanah Air diprediksi masih sulit untuk bersaing di kawasan tanpa ada upaya sistematis dari pemerintah.
“Karena belum ada upaya yang sistematis dari Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing mereka,” ujar Ahmad Erani Yustika, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya di Jakarta, Kamis (11/9).
Erani mengatakan perlu tindakan agresif dari pemerintah guna meningkatkan daya saing seluruh pelaku ekonomi di semua sektor. Antara lain, membangun infrastruktur dasar, membenahi aturan perizinan, menjamin pasokan energi, peningkatan inovasi dan penguasaan teknologi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita harus lakukan upaya ini secara serentak dan bersama-sama di semua sektor,” kata Erani.
Pada KTT ASEAN ke-9 di Bali pada 2003, pemimpin negara-negara kawasan menyepakati pembentukan komunitas ASEAN dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya.
Untuk komunitas ekonomi ASEAN atau yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) disepakati pemberlakuannya mulai 2015. Beberapa aspek integrasi ekonomi kawasan yang efektif berlaku pada tahun depan meliputi arus bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan arus modal.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyatakan akan membangun konektivitas fisik, berupa peningkatan infrastruktur publik dan fasilitas logistik, guna menopang mobilitas MEA.