BPH Migas Minta Jokowi Tetap Subsidi Transportasi Publik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng menyambut baik rencana Presiden terpilih Joko Widodo yang akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 3.000 per liter pada November mendatang. Namun, Jokowi diminta tetap memberikan subsidi bagi transportasi umum.

Menurut Andy, menaikkan harga bbm bersubsidi merupakan opsi terbaik guna menekan besarnya subdisi BBM 2015 yang mencapai Rp 291 triliun. "Silakan saja. Trennya sekarang memang harus menaikkan harga," ujar Andy di Jakarta, Kamis (18/9).

Meski begitu, subsidi terhadap layanan transportasi publik atau kendaraan umum tetap diperlukan. Sebab, menurut dia, langkah ini bisa memberikan perlindungan kepada masyarakat agar kenaikan harga BBM tidak memicu tingginya laju inflasi.

Andy juga mengingatkan pemerintahan baru untuk melakukan koordinasi yang intensif bersama aparat keamanan, Pertamina, Hiswana dan BPH guna mencegah terjadinya rush. "Yang selama ini terjadi, kenaikan BBM bersubsidi menimbulkan panic buying dan over shoot di hari-hari awal. Inilah yang harus disiasati Jokowi," tuturnya.

Sementara itu, Senior Vice President Marketing and Distribution Pertamina Suhartoko mengatakan sudah siap menghadapi kenaikan harga BBM, kapanpun pemerintah memutuskan. Sebagai perusahaan negara, kata Suhartoko, Pertamina akan menjamin ketersediaan pasokan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. "Pasokan masih aman. Tinggal kami koordinasikan di lapangan kalau rencana itu jadi direalisasikan," kata dia.

Pada kesempatan terpisah, Luhut Pandjaitan, Penasehat Tim Transisi Joko Widodo menyatakan di hadapan investor asing dalam CLSA conference di Hongkong, pemerintahan Jokowi akan mengurangi subsidi BBM pada November mendatang sebesar Rp 3.000 per liter. "Pengurangan subsidi BBM lainnya sebesar Rp 1.500 per liter juga kembali dilakukan akhir tahun depan," kata Luhut seperti dikutip Bloomberg.