Krakatau Steel Kurangi Tenaga Kerja Akibat Permintaan Baja Turun

Jakarta, CNN Indonesia -- PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) menjelaskan alasan merumahkan tenaga kerja outsourcing mulai 1 Oktober 2014 karena perseroan ingin melakukan efisiensi dengan mengurangi volume pekerjaan pada beberapa bidang yang dilakukan perusahaan rekanan (vendor). Konsekuensi dari kebijakan tersebut, para vendor terpaksa merumahkan tenaga kerja yang di sub-kontrakkan bekerja pada Krakatau Steel.

Sekretaris Perusahaan Krakatau Steel Iip Arief Budiman mengatakan alasan perseroan mengurangi produksi beberapa jenis baja yang dijualnya akibat melemahnya permintaan dari pasar. "Kondisi ekonomi dunia berdampak pada menurunnya jumlah permintaan baja dari pembeli global maupun domestik yang diikuti dengan turunnya harga jual produk," ujar Iip dalam siaran pers yang dikutip Senin (22/9).

Direktur SDM & Umum Krakatau Steel Dadang Danusiri mengatakan dalam kondisi normal perusahaan membutuhkan 4.000 tenaga kerja tetap dan 2.500 tenaga alih daya. Namun jumlah tenaga kerja yang ada saat ini jauh melebihi angka tersebut. Untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang tidak pasti, naiknya harga energi, pelemahan rupiah, dan membanjirnya produk baja impor, Dadang memastikan Krakatau Steel akan mengoptimalkan pasokan slab baja dari anak usahanya PT Krakatau Posco.

"Hal itu akan mengurangi biaya energi listrik dan gas pada proses hulu. Hal ini berdampak pada perubahan pola operasi beberapa pabrik di bagian hulu dan pengaturan kembali tenaga kerja pada bagian Iron and Steel Making, sehingga berdampak pada berkurangnya volume pekerjaan yang diserahkan ke vendor," jelasnya.

General Manager Human Capital Administration & General Affair (HCA & GA) Agus Nizar  Vidiansyah mengatakan apabila langkah pengurangan volume pekerjaan ini membuat vendor merumahkan pekerjanya, perusahaan akan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.

Rabu (17/9), ratusan buruh outsourcing Krakatau Steel yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Krakatau Steel (FSBKS) menggelar unjuk rasa di Gedung Technology milik perusahaan di Cilegon. Hal tersebut untuk menolak rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap 1.500 buruh outsourcing per 1 Oktober mendatang.

Dengan melakukan PHK tersebut, Ketua Bidang Organisasi FSBKS Muhari menilai Krakatau Steel telah melanggar kesepakatan bersama akan mempekerjakan buruh outsourcing selama lima tahun. "Hal tersebut telah diketahui Pemerintah Kota Cilegon. Mereka melanggar kesepakatan bahwa tidak akan ada pengurangan karyawan dan pengurangan hak," kata Muhari.