Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Chatib Basri mengajukan tiga opsi untuk mengatasi jebolnya subsidi bahan bakar minyak (BBM) hingga 1,7 kiloliter dari alokasi anggaran 46 juta kiloliter. Pemerintah siap jika harus merevisi lagi APBN perubahan 2014.
"Opsinya hanya tiga, satu membuat Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang, revisi APBNP untuk pasal itu, dan ketiga ditambah pasal darurat APBN," kata Chatib di Jakarta, Selasa (23/9).
Kuota BBM bersubsidi tahun ini diperkirakan habis pada awal Desember. Dari alokasi 46 juta kiloliter, diperkirakan akan jebol hingga 1,62 juta kiloliter. Pertamina mengklaim hingga 31 Agustus 2014, konsumsi BBM subsidi sudah mencapai 30,884 juta kiloliter. “Sementara, sampai akhir 2014, konsumsi diperkirakan mencapai 46,976 juta kiloliter atau berlebih 1,62 juta kiloliter," kata Wakil Presiden Senior Pemasaran dan Distribusi BBM Pertamina Suhartoko, belum lama ini.
Sementara, Chatib menganggap dirinya sejak awal sudah meminta agar kuota BBM lebih fleksibel atau tidak dipatok hanya 46 juta kiloliter. "Policy itu mestinya lebih realistis, bukan keinginan, tapi kemampuan," kata dia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait kenaikan harga BBM yang dikabarkan akan berlaku November mendatang, menurut dia, pemerintahan baru tak perlu meminta izin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dia juga mengaku sudah mempersiapkan anggaran untuk Bantuan Langsung Tunai jika kelak BBM naik. "Disiapkan Rp 5 triliun untuk antisipasi BBM naik," katanya.
Chatib menambahkan, jika pemerintahan baru berani menaikkan harga BBM, maka defisit anggaran bisa berkurang menjadi 2,21 persen. Dengan begitu, pemerintah juga akan mengurangi penerbitan surat utang hingga Rp 27,9 triliun.