Tim Transisi: Hemat Anggaran Rp 49 Triliun Belum Cukup

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati penghematan belanja sebesar Rp 49 triliun dalam pembahasan RAPBN 2015. Upaya tersebut dinilai belum maksimal oleh Tim Transisi Jokowi-JK mengingat banyak pos anggaran kementerian dan lembaga yang masih bisa dipangkas.

Ahmadi Noor Supit, Ketua Badan Anggaran DPR, menjelaskan penghematan anggaran pemerintah sebesar Rp 49 triliun merupakan hasil penyisiran di sejumlah pos belanja. Potensi terbesar berasal dari belanja energi dan sektor migas, antara lain pengurangan subsidi energi Rp 15 triliun, cost recovery US$ 1,8 miliar, dan belanja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp 1,2 triliun.

“Hasil penghematan itu disepakati untuk mengurangi defisit APBN sebesar Rp27 triliun sehingga persentasenya turun menjadi 2,21 persen PDB, dari usulan pemerintah sebelumnya 2,32 persen PDB, jelasnya kepada CNN Indonesia, Selasa (23/9).

Dia mengakui bahwa postur RAPBN 2015 yang disusun oleh DPR dan pemerintah saat ini, belum mengakomodasi kebutuhan anggaran dari seluruh program-program pemerintah mendatang. Sebab, struktur pemerintah mendatang dan program-program unggulannya belum diterjemahkan secara formal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Kalau harga BBM bersubsidi jadi dinaikan Rp 3.000 per liter pada November 2014, sebenarnya akan ada tambahan penghematan sekitar Rp 138 triliun,” terangnya.

Eko Sanjoyo, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, menilai ruang fiskal yang diupayakan oleh pemerintah dan DPR saat ini terlalu kecil jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintahan mendatang. Dia mengkalkulasi ruang fiskal yang diperlukan untuk mendukung program-program Nawa Cita berkisar Rp 150 triliun sampai Rp 200 triliun. “Untuk itu kami akan menghemat belanja-belanja kementerian/lembaga (K/L) yang tidak produktif pada revisi APBN 2015,” tegasnya.

Sejumlah pos belanja K/L yang masih bisa dipangkas, kata Eko, antara lain anggaran rapat, dana pameran, dan perjalanan dinas. Dia mencontohkan anggaran rapat yang nilainya cukup fantastis pada tahun ini, yakni sekitar Rp 35 triliun sampai Rp 37 triliun. “Naiknya itu signifikan dibandingkan tahun 2009 yang hanya Rp 9 triliun.”

Menurutnya, rapat-rapat kementerian di luar kantor akan dikurangi mengingat setiap kementerian sudah memiliki ruang rapat sendiri. Kemudian, kegiatan pameran yang biasanya dilakukan oleh masing-masing K/L akan dipusatkan menjadi satu pameran besar guna menekan biaya.

“hasil penghematan itu akan dialihkan untuk pembangunan desa dan kota,” katanya.

Infrastruktur dasar dan transportasi, kata Eko, akan menjadi prioritas pembangunan nasional di desa dan kota. Hal ini diharapkan bisa mengakselerasi perekonomian sehingga bisa tumbuh 7 persen sesuai yang ditargetkan.