Defisit Anggaran Tahun Depan Turun Jadi 2,2 Persen

Jakarta, CNN Indonesia -- Proses politik anggaran di parlemen menyepakati target penerimaan negara tahun depan sebesar Rp 1.793,6 triliun, naik 8,8 persen dibandingkan dengan besaran di APBNP 2014 Rp 1.635,4 triliun. Sedangkan belanja negara dianggarkan Rp 2.039 triliun, meningkat 8 persen dari pagu tahun ini Rp 1.876,9 triliun.

“Jadi defisit dikunci Rp 245,9 triliun atau 2,21 persen dari PDB,” jelas Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani di DPR, Selasa (23/9).

Dalam nota keuangan dan RAPBN 2015 yang diajukan Susilo Bambang Yudhoyono, defisit APBN 2015 diperkirakan mencapai 2,32 persen dari PDB. Perhitungannya, anggaran belanja Rp 2.020 triliun dan pendapatan negara Rp  1.762,3 triliun, 

Menurut Askolani, sumber penerimaan yang ditingkatkan antara lain dari cukai rokok dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara dari sisi belanja terjadi pergeseran. Hasil dari pemangkasan subsidi dialihkan untuk memperkuat pos belanja lain, yang detilnya masih harus dibahas dengan Tim Transisi Jokowi-JK. “Karena ini sifatnya masih baseline,” ucapnya.

Eko Sanjoyo, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, menilai postur RAPBN 2015 yang tengah dibahas pemerintah dan DPR belum ideal. Sebab, ruang fiskal yang disediakan sangat terbatas dan tidak cukup untuk mendanai program-program Wana Cita.
“Untuk itu kami akan percepat revisi APBN 2015 awal tahun depan,” terangnya.

Terkait subsidi, Eko mengatakan Pemerintahan Jokowi-JK akan mengubah pola pemberian subsidi, dari yang selama ini konsumtif menjadi lebih terarah kepada masyarakat yang berhak dan sektor usaha produktif. Besaran subsidi juga akan dikurangi, dengan menyiapkan kompensasi bagi masyarakat yang paling terkena dampak. “Tapi tidak dengan bagi-bagi uang, lebih pada dukungan belanja modal dan investasi,” terangnya.

Menurut Eko, pemerintahan baru menjanjikan insentif bagi dunia usaha. Antara lain berupa kemudahan perizinan melalui layanan satu pintu, fasilitas pendanaan proyek melalui Bank Infrastruktur, dan fasilitas perpajakan.