Kementerian dan Lembaga Boros Anggaran Hingga Rp 100 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemborosan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga (K/L) dinilai sudah tidak masuk akal. DPR memperkirakan uang negara yang habis terbuang untuk kegiatan tak perlu berkisar Rp 100 triliun.

Sadar Subagyo, Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra, mengaku setuju dengan rencana pemerintah mendatang memangkas sejumlah pos belanja yang tidak perlu. Alokasi anggaran yang menurutnya perlu dipangkas antara lain untuk perjalanan dinas, rapat, bantuan sosial, subsidi dan belanja barang.

“Menurut hitungan saya bisa dihemat hingga Rp 100 triliun tanpa memperhitungkan pengurangan subsidi. Kalau dengan subsidi, itu ada tambahan sekitar Rp 75 triliun sampai Rp 100 triliun,” ujarnya kepada CNN Indonesia, Selasa (23/9).

Menurut Sadar, untuk perjalanan dinas aparat negara saja nilainya cukup fantastis, yakni sekitar Rp 32 triliun pada tahun ini dan Rp 38 triliun untuk tahun depan. Seharusnya, pos belanja ini bisa dihemat sekitar Rp 18 triliun jika kegiatan rapat dilakukan menggunakan teknologi audio-visual atau teleconfrence.

Lalu untuk anggaran belanja barang, dia mempertanyakan kenaikan signifikan yang diusulkan sejumlah K/L. Ada beberapa K/L yang kenaikannya hampir dua kalilipat pada tahun ini, sedangkan idealnya mengikuti laju inflasi. “ini kan tidak masuk akal dan selama ini dianggap sebagai tambahan penghasilan,” katanya.

Begitu pula untuk belanja subsidi energi. Sadar Subagyo menyoroti subsidi BBM dan subsidi elpiji 3 kilogram yang anggarannya terus membengkak. Dia menganggap sudah selayaknya subsidi premium dicabut dan subsidi elpiji 3 kilogram perlu dievaluasi. “Kan semangat dari konveri minyak tanah ke elpiji untuk penghematan, tetapi kok subsidi elpijinya besar sekali,” katanya.

Untuk itu, Sadar menyarankan fokus revolusi mental yang digagas Presiden Terpilih Joko Widodo harus mengarah pada perbaikan moral dan karakter pejabat negara. Namun, itu baru bisa dilakukan ketika pemerintahan baru sudah berjalan dengan merombak postur APBN 2015.

Berbeda halnya dengan Achsanul Qosasi, Anggota Komisi DPR dari Fraksi Partai Demokrat. Menurut dia, Joko Widodo-Jusuf Kalla menunda pengetatan belanja hingga 2016 sambil mempelajari postur APBN 2015. “Jadi pahami dulu distribusi anggarannya, jangan belum apa-apa sudah langsung pangkas,” ketusnya.

Anggota terpilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014-2019 ini juga mengingatkan pemerintahan mendatang untuk menyisir kembali belanja-belanja K/L yag sifatnya prioritas untuk kemaslahatan umat. Dia mengkhawatirkan kebijakan pangkas anggaran yang sembarangan justru dapat merugikan masyarakat.