DPR Bisa Jadi Batu Sandungan Jokowi

Agust Supriadi, CNN Indonesia | Kamis, 02/10/2014 18:11 WIB
DPR Bisa Jadi Batu Sandungan Jokowi Ilustrasi presiden terpilih Joko Widodo diapit koalisi merah putih. (Reuters/Darren Whiteside)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung mengkhawatirkan begitu banyaknya hambatan yang akan mengganggu pekerjaan pemerintah mendatang dibawah kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Salah satu hambatan terbesar menurut Chairul adalah Koalisi Merah Putih yang menduduk seluruh kursi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Rapat perdana DPR periode 2014-2019, Kamis dini hari (2/10) telah menetapkan Setya Novanto dari Fraksi Partai Golkar sebagai Ketua DPR untuk lima tahun mendatang. Dia akan dibantu oleh empat wakil yang seluruhnya bagian dari partai pendukung Koalisi Merah Putih yaitu Fadli Zon (Partai Gerindra), Agus Herman (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (Partai Keadilan Sejahtera), dan Taufik Kurniawan (Partai Amanat Nasional).

"DPR dipimpin bukan oleh kelompok yang memiliki kesamaan politik dengan pemerintahan mendatang. Tentu yang jadi kekhawatiran sekarang adalah pemerintahan menjadi kurang efektif," ujar Chairul, Kamis (2/10).


Kendati demikian konstelasi politik tersebut belum memberi pengaruh yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Menurutnya, pelemahan rupiah dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan belakangan ini lebih karena sentimen global yang bermuara dari Amerika Serikat.

"Jadi jangan buru-buru menarik kesimpulan. Hal itu juga bukan karena Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Jadi biarkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter merespon hal ini dengan kebijakan-kebijakannya," kata Chairul.

Disinggung mengenai dampak yang mungkin muncul dari kenaikan haga BBM, Chairul enggan menanggapi karena itu menjadi domain pemerintahan mendatang. Namun, dia mengingatkan akan pentingnya kompensasi berupa bantuan langsung bersyarat bagi rumah tangga miskin yang akan terkena dampak.

"Jadi tidak langsung, harus dikaitkan dengan kebutuhan orang miskin seperti untuk sekolah, imunisasi bagi balita dan ibu hamil di puskesmas," katanya.