Menteri Perhubungan Harus Pandai Melobi

Jakarta, CNN Indonesia -- Pertumbuhan industri penerbangan Indonesia cenderung melambat akibat berkurangnya daya beli masyarakat terhadap tiket pesawat penerbangan. Untuk dapat meningkatkan kembali gairah industri penerbangan, Indonesian National Air Carriers Association (INACA) berpesan kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat memperbaiki perekonomian Indonesia sehingga daya beli masyarakat kembali meningkat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penumpang domestik sampai Agustus 2014 hanya naik 6,02 persen menjadi 38,52 juta penumpang dari periode yang sama tahun sebelumnya 36,33 juta penumpang. Sementara jumlah penumpang internasional tumbuh lebih rendah yaitu 4,95 persen menjadi 8,97 juta penumpang dibandingkan 8,55 juta penumpang sampai Agustus 2013.

Persentase pertumbuhan jumlah penumpang tersebut turun drastis jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mampu menembus angka dua digit per tahun. Pada 2011, jumlah penumpang pesawat mampu tumbuh 16,74 persen menjadi 62,34 juta dari sebelumnya di 2010 sebanyak 53,4 juta penumpang. Bahkan pertumbuhan jumlah penumpang di 2010 tersebut sempat mencatat rekor sebesar 22,42 persen, jika dibandingkan dengan jumlah penumpang tahun 2009 yang sebanyak 43,62 juta.

"Industri penerbangan harus ditangani secara serius oleh pemerintah karena di masa mendatang persaingan akan semakin ketat. Harus ada perbaikan di sektor ekonomi makro sebab kenaikan pendapatan masyarakat jadi faktor utama meningkatnya penggunaan transportasi udara di Indonesia," ujar Arif Wibowo, Ketua Umum INACA kepada CNN Indonesia, Selasa (21/10).

Kriteria Menteri Perhubungan
Menurut Arif, pekerjaan rumah Pemerintahan Jokowi pada industri penerbangan tidak selesai sampai disitu. Dia juga meminta agar Jokowi tidak asal menunjuk orang yang akan mengisi jabatan Menteri Perhubungan. "Menteri Perhubungan harus memahami hambatan-hambatan yang dialami maskapai penerbangan dalam berbisnis. Karena banyak regulasi yang justru menghambat industri ini," kata Arif.

Dia mencontohkan, banyak pungutan-pungutan yang dikenakan kepada maskapai penerbangan oleh perusahaan pengelola bandara yang pada akhirnya harus dibebankan kepada penumpang dalam bentuk harga tiket pesawat yang semakin tinggi. "Biaya penanganan bagasi penumpang dibebankan kepada perusahaan penerbangan, padahal bisa langsung dikenakan ke penumpang seperti di negara lain," katanya.

Menteri Perhubungan yang baru juga diharapkan bisa bekerjasama dengan Kementerian lainnya sehingga harga avtur di Indonesia yang lebih tinggi 12 persen dibandingkan negara lain, bisa lebih ditekan lagi. Saat ini biaya pembelian avtur memang menjadi momok menakutkan bagi beban operasional maskapai Indonesia seiring dengan pelemahan rupiah terhadap dolar.

"Menteri Perhubungan juga harus bisa menjelaskan kepada Kementerian Keuangan mengapa maskapai nasional membutuhkan bea masuk impor suku cadang sebesar 0 persen. Jika bisa dikomunikasikan, tentu beban operasional kami lebih rendah," kata Arif.

Namun ketika ditanya siapa figur Menteri Perhubungan yang cocok mengisi kabinet Jokowi, Arif enggan berpendapat. "Biar saja itu menjadi hak prerogatif presiden", katanya.

Sejumlah nama calon Menteri Perhubungan yang akan dipilih Jokowi telah beredar. Mulai dari Chappy Hakim yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU), Presiden Direktur dan CEO Lion Group Rusdi Kirana, Presiden Direktur PT Garuda Indonesia Tbk Emirsyah Satar, Direktur Utama PT Kereta Api Ignasius Jonan, sampai Direktur Utama PT Pelindo II R.J. Lino.