SISTEM LOGISTIK NASIONAL
Investasi Maritim Terhambat Biaya Tinggi
CNN Indonesia
Selasa, 21 Okt 2014 13:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera menyelesaikan permasalahan yang menghambat perkembangan sistem logistik nasional selama ini. Jika hal tersebut bisa diperbaiki, iklim investasi di sektor perhubungan laut dan maritim Indonesia akan meningkat.
"Ada beberapa investor yang siap investasi US$ 6 miliar di sektor transportasi laut. Tapi mereka masih menunggu, apakah Pemerintahan yang baru benar-benar serius memperbaiki sistem logistik nasional atau tidak," ujar Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Logistik di Jakarta, Selasa (21/10).
Menurut Carmelia, masalah klasik sistem logistik di Indonesia masih berkutat pada tingginya biaya pelabuhan (fort rate), hingga besarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan pengadaan suku cadang kapal. Jika hal ini tak segera diselesaikan maka Indonesia akan semakin jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Vietnam jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015.
"Jangan dulu berpikir soal poros maritim jika sistem logistik yang ada belum berjalan maksimal. Sekarang ini sistem transportasi laut kita hanya berada di urutan ke-59, beda jauh dengan Singapura yang menempati urutan pertama, " katanya.
Sugihardjo, Staf Ahli Bidang Logistik Kementerian Perhubungan menambahkan untuk bisa menciptakan sistem yang ideal dibutuhkan lembaga koordinator yang mampu mengakomodir semua kepentingan berkaitan dengan sistem logistik nasional. Untuk itu pemerintah baru harus menunjuk satu instansi atau lembaga demi menjadi koordinator di sektor perhubungan laut dan maritim.
"Selama ini kan instansi seperti Kementerian Perhubungan, TNI Angkatan Laut, Polisi hingga Bea Cukai masih berjalan sendiri-sendiri. Kalau sama-sama mengedepankan kepentingannya, bagaimana sistem logistik yang baik bisa berjalan?" kata Sugihardjo.
Yukki Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai terdapat 5 masalah di sektor logistik yang harus dibenahi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Antara lain harmonisasi aturan dan kebijkan, kondisi fiskal yang harus mengakomodir kepentingan pelaku usaha, penerapan sistem logistik yang ideal, pendidikan sumber daya manusia, hingga peningkatan profesionalitas layanan di Kementerian dan pihak-pihak terkait.
"Kalau isu-isu itu sudah teratasi saya lihat bukan hal yang sulit bagi kita untuk menjadi poros maritim dunia," ujar Yukki.
"Ada beberapa investor yang siap investasi US$ 6 miliar di sektor transportasi laut. Tapi mereka masih menunggu, apakah Pemerintahan yang baru benar-benar serius memperbaiki sistem logistik nasional atau tidak," ujar Carmelita Hartoto, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia bidang Logistik di Jakarta, Selasa (21/10).
Menurut Carmelia, masalah klasik sistem logistik di Indonesia masih berkutat pada tingginya biaya pelabuhan (fort rate), hingga besarnya pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada pembelian bahan bakar minyak (BBM) dan pengadaan suku cadang kapal. Jika hal ini tak segera diselesaikan maka Indonesia akan semakin jauh tertinggal dibandingkan Singapura, Malaysia, dan Vietnam jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sugihardjo, Staf Ahli Bidang Logistik Kementerian Perhubungan menambahkan untuk bisa menciptakan sistem yang ideal dibutuhkan lembaga koordinator yang mampu mengakomodir semua kepentingan berkaitan dengan sistem logistik nasional. Untuk itu pemerintah baru harus menunjuk satu instansi atau lembaga demi menjadi koordinator di sektor perhubungan laut dan maritim.
Yukki Hanafi, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai terdapat 5 masalah di sektor logistik yang harus dibenahi Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Antara lain harmonisasi aturan dan kebijkan, kondisi fiskal yang harus mengakomodir kepentingan pelaku usaha, penerapan sistem logistik yang ideal, pendidikan sumber daya manusia, hingga peningkatan profesionalitas layanan di Kementerian dan pihak-pihak terkait.
"Kalau isu-isu itu sudah teratasi saya lihat bukan hal yang sulit bagi kita untuk menjadi poros maritim dunia," ujar Yukki.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK