Jakarta, CNN Indonesia -- Selain harus menguasai isu moneter dan fiskal, sosok Menteri Keuangan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) juga harus mahir berpolitik. Kemampuan tersebut mutlak harus dimiliki mengingat Menteri Keuangan akan banyak berhadapan dengan Dewan Perwakilan Rakyat ditengah keuangan negara yang sangat terbatas.
Menurut Pengamat Ekonomi Universitas Gadjah Mada Mudrajad Kuncoro, siapapun yang mengisi jabatan Menteri Keuangan harus mengerti permasalahan fiskal dan titik-titik kritis dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Apalagi Jokowi memiliki banyak program perekonomian yang besar. Sehingga Menteri Keuangan harus paham peta politik dan ekonomi mengingat koalisi oposisi menguasai pos-pos penting di legislatif,” kata Mudrajad, Selasa (21/10).
Jika mampu meyakinkan anggota dewan untuk menyetujui pendanaan program pemerintah, maka Menteri Keuangan diyakini bisa menyiasati keterbatasan ruang fiskal yang ada. "Sehingga dengan dana APBN yang terbatas, dia mampu mendorong perekonomian nasional," ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk posisi Menteri Perindustrian, Mudrajad menilai calon pengganti M.S. Hidayat harus dapat meningkatkan nilai tambah produk Indonesia. Dia menilai selama ini Pemerintah Indonesia hanya mengandalkan komoditas sumber daya alam yang rentan terguncang fluktuasi harga komoditas.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Chris Kanter menambahkan Menteri Perindustrian yang baru harus tahu cara meningkatkan kemampuan produksi dalam negeri, menyelesaikan kebijakan tenaga kerja yang tidak kondusif, serta mampu menciptakan efisiensi dari segi produksi. "Dia juga harus bisa menentukan sektor-sektor apa saja yang bisa menjadi unggulan produk Indonesia sehingga bisa bersaing dengan produk negara lain," kata Chris.