Industri Maritim Kurang Perhatian

Jakarta, CNN Indonesia -- Industri maritim bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi lebih optimal ke depan, tanpa harus menambah Kementerian Maritim dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selama ini, sektor maritim nyaris tak tersentuh kendati Indonesia sudah memiliki Kementerian Kelautan.

"Lebih baik kalau mau punya Menteri Maritim digabung saja dengan Menteri Kelautan. Karena kalau menambah kementerian lagi maka beban APBN semakin besar," kata Ekonom LBP Enterprise Lucky Bayu Purnomo kepada CNN Indonesia, Selasa (21/10).

Kementerian di sektor maritim harus bisa meningkatkan ekspor ikan dan mengelola lagi sumber daya alam yang ada. Hal itu diharapkan bisa menekan defisit transaksi berjalan dengan cara meningkatkan porsi ekspor dari wilayah yang tak tergarap.  Selain itu, Jokowi ditantang untuk membuat kawasan industri khusus maritim dan beberapa kawasan khusus lain di sejumlah daerah seperti yang ada di banyak negara. "Misalnya di Muenchen itu ada kawasan khusus industri. Nah kalau kita bisa buat kawasan khusus kemaritiman, ini akan sangat maju. Tapi masalahnya bisa atau tidak?" katanya.

Ari Askhara CFO PT Pelindo III mengatakan, langkah Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan sektor maritim tak lepas dari kemampuan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia untuk menampung kapasitas kapal yang lebih besar. Dengan penambahan dan perluasan pelabuhan, maka biaya industri bisa ditekan karena tak perlu waktu tunggu lebih lama. Padahal, jika kapasitas pelabuhan diperkuat, maka daya sandar kapal-kapal yang semula hanya mampu menampung 5.000 DWT bisa naik menjadi 50.000 DWT.  "Saya yakin, Pak Jokowi yang pernah jadi pengusaha, tahu betul gimana mahalnya biaya produksi dari impor kayu, karena waktu tunggu yang lama di pelabuhan," kata dia.

Menurut dia, pelabuhan merupakan sektor infrastruktur penting di Indonesia dan perlu dukungan pemerintah untuk memajukannya. Pihak swasta masih enggan berinvestasi di pelabuhan karena besarnya kebutuhan investasi dan konektivitas berbasis maritim yang masih rendah.  "Bahkan Pelindo III saja mau cari pinjaman luar negeri harus minta izin enam pihak dulu mulai dari kementerian-kementerian terkait, sampai ke Bank Indonesia," ujarnya.