Bereskan Regulasi Penghambat Produksi

Jakarta, CNN Indonesia -- Setumpuk pekerjaan rumah telah menanti siapapun orang yang akan ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Mulai dari meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) yang dalam beberapa tahun terakhir tidak pernah mencapai target, sampai mengawasi produksi dan ekspor batubara.

Supriatna Suhala, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan Menteri ESDM yang baru harus bisa menindak oknum nakal di bisnis batubara. "Tujuannya demi menjaga cadangan dan menekan potential lost dari kegiatan produksi dan ekspor," ujar Supriatna Suhala kepada CNN Indonesia, Rabu (22/10).

Selain pengawasan dan penindakan, Menteri ESDM juga harus mengkaji ulang sejumlah peraturan yang dinilai memberatkan pengusaha batubara. Hal ini berkaitan dengan sulitnya mengurus perizinan hingga menyelesaikan pembebasan tanah.

"Urus izin itu butuh waktu lama dan sulitnya bukan main. Kalau ada penyederhaan mekanisme perizinan sepertinya akan lebih baik," katanya.

Disamping itu, Supriatna juga meminta Kementerian ESDM untuk lebih serius memperhatikan proyek-proyek pembangkit listrik di kawasan mulut tambang. Hal ini penting untuk menghitung besaran investasi yang akan ditanamkan oleh pelaku usaha.

"Harusnya Menteri ESDM bisa berkoordinasi dengan PT PLN (Persero) terkait pembelian listrik. Harus ada harga keekonomian agar proyek pembangkit mulut tambang sama-sama menguntungkan," ujar Supriatna.

Senada dengan Supriatna, Ketua Indonesia Petroleum Association (IPA) Lukman Mahfoedz juga meminta Menteri ESDM baru dapat memangkas jumlah perizinan di sektor minyak dan gas bumi. Saat ini, jumlah perizinan yang harus diurus dalam kegiatan eksplorasi migas di Indonesia sebanyak 89 izin.

"Menteri ESDM juga harus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dalam hal penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 tentang cost recovery dan pajak. Jangan sampai aturan tadi malah menghambat kita untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas nasional," kata Lukman.

Kriteria Menteri Perhubungan

Sementara sejumlah pelaku usaha di sektor logistik juga berharap Presiden Jokowi bisa memilih figur yang tepat untuk menduduki kursi Menteri Perhubungan. Sebab masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan sang menteri baru khususnya di bidang transportasi laut.

"Mulai dari biaya pelabuhan yang tinggi, tarif pengiriman yang mahal hingga koordinasi di lintas kementerian. Terserah mau dari profesional atau politisi, yang penting masalah-masalah tadi harus terselesaikan," ungkap Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Zaldi Masita.

Zaldi berpandangan, jika masalah-masalah tersebut teratasi pihaknya optimistis Indonesia bisa menjadi pusat logistik di Asean. Dengan begitu mimpi Pemerintahan baru tentang program poros maritim pun dapat terealisasi.

"Kalau keduanya tercipta, bukan hal yang mustahil bagi Indonesia menjadi sumbu ekonomi dunia," ujarnya.