TIM EKONOMI JOKOWI-JK
Wamenkeu Temui Jokowi di Istana Merdeka
CNN Indonesia
Rabu, 22 Okt 2014 12:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Menteri Keuangan demisioner Bambang P.S. Brodjonegoro menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Rabu (22/10). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi banyak bertanya soal isu ekonomi nasional yang berkembang saat ini.
Pria bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, selama pertemuan berlangsung Jokowi ingin tahu tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia dari sisi ekonomi tahun depan. "Bagaimana cara meningkatkan penerimaan, melakukan penghematan belanja dan seterusnya," ujar Bambang usai bertemu Jokowi.
Dia menambahkan, diskusi yang dilakukan lebih banyak seputar bagaimana caranya membuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 bisa sehat, serta tidak terganggu oleh faktor eksternal.
"Kita berpikir bagaimana caranya APBN itu lebih jelas dan sehat. Kemudian terkait isu subsidi bahan bakar minyak, bagaimana kita menyikapi dan seterusnya. Sebab APBN ini anggarannya pemerintah, jadi Presiden ingin tahu bagaimana kondisi terakhir," ujar Bambang.
Dia membantah bahwa pemanggilannya hari ini terkait pencalonan dirinya sebagai salah satu menteri tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla. "Tidak ada pembicaraan itu. Intinya berbicara soal APBN murni," katanya. Bambang meninggalkan Istana Merdeka sekitar pukul 10.30 WIB.
Tolak Pemisahan Pajak
Sementara Menteri Keuangan demisioner Muhammad Chatib Basri tidak setuju jika Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan seperti rumor yang berkembang belakangan ini. Namun dia mengakui otoritas pajak membutuhkan fleksibilitas dan diskresi lebih besar dalam mengelola organisasi dan mengembangkan kapasitasnya.
"Kalau Ditjen Pajak dipisahkan itu sulit dan lama karena perlu merevisi banyak undang-undang," ujarnya kepada CNN Indonesia. Sejumlah aturan yang menghambat itu antara lain Undang-Undang (UU) Perpajakan, UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.
Chatib berpendapat jika Pemerintahan Jokowi memaksakan hal tersebut dilakukan, justru akan mengganggu upaya Ditjen Pajak mengumpulkan penerimaan negara karena harus menyusun kembali organisasinya yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan. "Sementara biarlah di bawah Kemenkeu, tapi diberikan fleksibilitas dan diskresi yang lebih besar," kata Chatib.
Wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dilontarkan oleh Badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat periode sebelumnya. Tujuannya agar dapat memperkuat sistem manajemen, mulai dari pengawasan hingga pengembangan teknologi, yang diharapkan bisa mendongkrak penerimaan pajak. Legislatif meminta agar itu menjadi fokus dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.
APBN Perubahan 2014 menyebutkan pendapatan negara tahun ditetapkan sebesar Rp 1.636, 37 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 1.072,37 triliun atau 65,5 persen disumbang dari penerimaan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan tidak lantas menyelesaikan persoalan tidak tercapainya target pajak selama ini. Menurutnya yang mendesak dilakukan adalah bagaimana mengubah organisasi Ditjen agar pegawainya tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sistem PNS membuat gaji pegawai pajak bergaji relatif lebih rendah, sementara sistem penghargaan dan sanksi kurang berjalan.
“Pegawai Ditjen Pajak mestinya tidak PNS. PNS itu malas atau rajin pendapatannya sama,” ujar Fuad.
Selain status pegawai, persoalan lain yang menurut Fuad terjadi di Ditjen Pajak adalah jumlah pegawainya yang terbilang minim. Dibandingkan Jerman ataupun Jepang, jumlah pegawai pajak Indonesia saat ini terbilang kecil yakni hanya 32.000 fiskus sementara wajib pajak yang harus diawasi begitu banyak.
Pria bernama lengkap Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro mengatakan, selama pertemuan berlangsung Jokowi ingin tahu tantangan apa saja yang dihadapi Indonesia dari sisi ekonomi tahun depan. "Bagaimana cara meningkatkan penerimaan, melakukan penghematan belanja dan seterusnya," ujar Bambang usai bertemu Jokowi.
Dia menambahkan, diskusi yang dilakukan lebih banyak seputar bagaimana caranya membuat struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 bisa sehat, serta tidak terganggu oleh faktor eksternal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia membantah bahwa pemanggilannya hari ini terkait pencalonan dirinya sebagai salah satu menteri tim ekonomi Jokowi-Jusuf Kalla. "Tidak ada pembicaraan itu. Intinya berbicara soal APBN murni," katanya. Bambang meninggalkan Istana Merdeka sekitar pukul 10.30 WIB.
Sementara Menteri Keuangan demisioner Muhammad Chatib Basri tidak setuju jika Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dipisahkan dari Kementerian Keuangan seperti rumor yang berkembang belakangan ini. Namun dia mengakui otoritas pajak membutuhkan fleksibilitas dan diskresi lebih besar dalam mengelola organisasi dan mengembangkan kapasitasnya.
"Kalau Ditjen Pajak dipisahkan itu sulit dan lama karena perlu merevisi banyak undang-undang," ujarnya kepada CNN Indonesia. Sejumlah aturan yang menghambat itu antara lain Undang-Undang (UU) Perpajakan, UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara.
Chatib berpendapat jika Pemerintahan Jokowi memaksakan hal tersebut dilakukan, justru akan mengganggu upaya Ditjen Pajak mengumpulkan penerimaan negara karena harus menyusun kembali organisasinya yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan. "Sementara biarlah di bawah Kemenkeu, tapi diberikan fleksibilitas dan diskresi yang lebih besar," kata Chatib.
Wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan dilontarkan oleh Badan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat periode sebelumnya. Tujuannya agar dapat memperkuat sistem manajemen, mulai dari pengawasan hingga pengembangan teknologi, yang diharapkan bisa mendongkrak penerimaan pajak. Legislatif meminta agar itu menjadi fokus dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2015.
APBN Perubahan 2014 menyebutkan pendapatan negara tahun ditetapkan sebesar Rp 1.636, 37 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 1.072,37 triliun atau 65,5 persen disumbang dari penerimaan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan tidak lantas menyelesaikan persoalan tidak tercapainya target pajak selama ini. Menurutnya yang mendesak dilakukan adalah bagaimana mengubah organisasi Ditjen agar pegawainya tidak berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sistem PNS membuat gaji pegawai pajak bergaji relatif lebih rendah, sementara sistem penghargaan dan sanksi kurang berjalan.
“Pegawai Ditjen Pajak mestinya tidak PNS. PNS itu malas atau rajin pendapatannya sama,” ujar Fuad.
Selain status pegawai, persoalan lain yang menurut Fuad terjadi di Ditjen Pajak adalah jumlah pegawainya yang terbilang minim. Dibandingkan Jerman ataupun Jepang, jumlah pegawai pajak Indonesia saat ini terbilang kecil yakni hanya 32.000 fiskus sementara wajib pajak yang harus diawasi begitu banyak.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK