Pengusaha Kapal Tidak Butuh Menteri Teoretis

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengusaha kapal yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners' Association (INSA) mengaku tidak membutuhkan sosok Menteri Perhubungan yang hanya jago berteori tentang sistem transportasi yang ideal. Tetapi menteri yang dapat melindungi kepentingan pelaku usaha transportasi dari serbuan perusahaan asing jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015.

Carmelita Hartoto, Ketua Umum INSA menjelaskan sektor transportasi ke depan memiliki tantangan yang berat. "MEA adalah tantangan terdekat yang akan dihadapi sektor transportasi, sehingga butuh Menteri Perhubungan yang berani dan memiliki pemahaman mendalam tentang kondisi dan kebutuhan industri transportasi dan logistik. Jadi bukan sosok yang hanya menguasai teori," ujar Carmelita kepada CNN Indonesia, Rabu (22/10).

Khusus sektor transportasi laut, Menteri Perhubungan yang baru menurut Carmelita harus berkomitmen menegakkan asas cabotage yaitu kegiatan angkutan laut dalam negeri wajib dilakukan oleh perusahaan kapal nasional dengan menggunakan kapal berbendera dan berawak warga negara Indonesia.

"Melalui penerapan cabotage secara menyeluruh, Menteri Perhubungan membuktikan dirinya mampu melindungi aspek ekonomi dan politik negara karena mengutamakan perusahaan Indonesia untuk berkembang," ujarnya.

Sementara dari sisi regulasi, untuk dapat membuat perusahaan kapal Indonesia mampu bersaing dengan perusahaan asing lain maka Menteri Perhubungan harus bisa memperjuangkan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kegiatan bongkar muat barang pada jalur perdagangan luar negeri. "Selain itu pemerintah juga harus menghapuskan PPN atas pembelian bahan bakar minyak kapal angkutan, PPN atas penjualan kapal milik sebelum 5 tahun, dan menghapus bea masuk komponan kapal. Itu akan membuat biaya operasional kami berkurang," kata Carmelita.

Sejumlah nama calon Menteri Perhubungan yang akan dipilih Jokowi telah beredar. Dua kandidat terkuat yang masih muncul di permukaan adalah Direktur Utama PT Kereta Api Ignasius Jonan dan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino.

"Siapapun nanti yang menjadi Menteri Perhubungan, sebaiknya mengerti keadaan lapangan dan masalahnya. Kalau tidak, fungsi Kementerian ini sebagai regulator hanya jalan ditempat dan pengusaha transportasi laut hanya jadi penonton di negara sendiri," kata Direktur PT Andhika Line tersebut.