Menko Kemaritiman Dituntut Tingkatkan Ekspor

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Kordinator Maritim diharapkan dapat menggenjot pembangunan infrastruktur kemaritiman, meningkatkan daya saing industri perkapalan, dan mendorong pertumbuhan ekspor. Dengan begitu, sejumlah kementerian di bawah kordinator maritim dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Presiden Joko Widodo sebesar 7 persen.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dijabat oleh Indrayono Soesilo. Di bawahnya terdapat empat kementerian, antara lain Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, langkah baru kabinet Jokowi menetapkan Menteri Kordinator Kemaritiman merupakan strategi jitu untuk mengembalikan kejayaan Indonesia di sektor maritim. Sebagai negara kepulauan dan kelautan, Indonesia sudah seharusnya mengoptimalkan sektor maritim sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. “Dibutuhkan infrastruktur jalan di sekitar pelabuhan, membangun pelabuhan-pelabuhan baru, dan meningkatkan konektivitas kapal antar pulau. Dengan adanya Menko Kemaritiman, diharapkan itu semua bisa terwujud,” kata Josua kepada CNNIndonesia, Minggu (26/10).

Tugas yang juga penting bagi Menko Kemaritiman, kata Josua, adalah industri perkapalan. Selama ini, Indonesia sangat bergantung pada kapal-kapal Singapura untuk aktivitas ekspor impor. Mestinya dengan azaz cabotage yang berlaku di industri perkapalan, pemerintah bisa mendorong tumbuhnya industri kapal dalam negeri. “Kalau aktivitas perdagangan antar negara bisa menggunakan kapal milik sendiri, itu kan bisa menambah daya saing kita menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN juga. Selama ini, impor BBM kita masih pakai kapal Singapura,” katanya.

Sumber daya yang bisa dioptimalkan dari sektor kemaritiman misalnya ikan dan hasil laut. Menurut Josua, Menteri Kelautan dan Perikanan dianggap berpengalaman dalam bidang tersebut, sehingga dapat mendorong ekspor hasil laut ke sejumlah negara. “Kalau ekspor bisa meningkat diharapkan defisit transaksi berjalan bisa berkurang,” ujarnya.

Upaya Jokowi untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke sektor produktif, salah satunya bisa digunakan untuk infrastruktur kelautan seperti membangun pelabuhan. Menurut dia, dalam persaingan di regional, infrastruktur kelautan di Indonesia masih relatif tertinggal dibandingkan Thailand dan Filipina.