Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil hari ini menggelar rapat perdana bersama para deputinya di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta. Rencananya Sofyan akan membahas dan menyusun beberapa program jangka pendek dan menengah tim ekonomi yang dipimpinnya.
"Pertama, tentu saya perlu tahu dulu perkembangan apa saja yang sedang dikerjakan. Terkait apa yang perlu di follow up, dibantu, dan diselesaikan," kata Sofyan, Selasa (28/10).
Siang nanti, Sofyan juga akan menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo. Rapat tersebut rencananya akan membahas hal-hal terkait pembagian tugas dua kementerian yang sebelumnya ada di bawah Kementerian Perekonomian. Namun sebelum kedatangan Indroyono, rapat harus tertunda sebab Sofyan mendapat panggilan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rapat
interupted, karena saya dapat panggilan ke kantor Wakil Presiden," ujar Sofyan.
Saat ditanya alasan dirinya dipanggil Wapres apakah terkait dengan wacana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Sofyan mengaku tidak tahu. "Saya tidak tahu, saya hanya dipanggil saja. Ada kepentingan langit di atas langit kan," ujarnya sambil berlalu memasuki mobil.
Pagi hari sebelum rapat, Sofyan sempat berbicara banyak mengenai keyakinannya bahwa Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla mampu menjawab keraguan dan kritik publik yang mempertanyakan kompetensi dan kredibilitas para menteri yang dipilih.
"Yang paling penting harus kerja dan tunjukan bahwa kritik tersebut tidak berasalan, tetapi kan kita tidak bisa memuaskan semua orang," ujar Sofyan sebelum rapat. Menurutnya pemilihan menteri merupakan hak preogratif presiden. Sehingga siapapun menterinya, pemerintahan harus berjalan sehingga harapan masyarakat yang besar bisa diwujudkan.
"Kemarin saat rapat kabinet pertama, arahan Presiden Joko Widodo masih bersifat umum, seputar perbaikan koordinasi lintas kementerian dan himbauan mengurangi ego sektoral, serta menghapus hambatan birokrasi dan meningkatkan koordinasi. Sebab dalam memutuskan hal apapun perlu beberapa pihak, misalnya menyangkut pertanian, keuangan," katanya.