Program Pemerintah Bergantung pada Kemenkeu

Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat koordinasi yang disenggelarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung selama dua jam. Rapat perdana para menteri bidang ekonomi dan maritim tersebut menghasilkan beberapa hal yang harus segera dikerjakan menteri terkait, tetapi terhambat masalah anggaran dari Kementerian Keuangan.

"Semua menteri hadir dan melaporkan apa yang mereka dapat setelah 2 hari dilantik. Banyak sekali yang sudah dilakukan tapi mereka ingin kepastian masalah teknis yang harus dijawab oleh Kementerian Keuangan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Selasa (28/10).

Kementerian Keuangan memegang peranan penting karena seluruh kementerian tersebut membutuhkan kepastian anggaran untuk dapat menjalankan program-program kerja yang akan disusunnya sepanjang sisa tahun ini dan tahun depan.

Terkait masalah kenaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Sofyan menjelaskan, pemerintah belum bisa mengambil keputusan apapun sebab saat ini Pemerintah masih menunggu koordinasi yang lengkap dari setiap Kementerian terkait.

"Itu masalah kita bersama tetapi tunggu saja akan ada pengumuman oleh pemerintah dalam waktu. Saat ini belum ada yang bisa disampaikan dan tadi kami tidak bahas masalah itu," lanjut Sofyan.

Terkait dengan usulan program kerja yang diusulkan beberapa Kementerian, Sofyan meminta para menteri untuk mempersiapkan secara jelas apa yang menjadi program kerja usulannya agar anggaran program tersebut bisa diusulkan langsung ke Kementerian Keuangan.

"Jadi harus disiapkan masing-masing Kementerian, bahwa keputusan itu akan diumumkan pemerintah jadi semua menteri harus siapkan dengan detil," katanya.

Anggaran Kementerian Baru

Sementara Mardiasmo, Wakil Menteri Keuangan memastikan pemerintah tidak akan melanggar hukum ketika mencairkan anggaran untuk dua kementerian yang digabung seperti Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau Kementerian Tata Ruang dan Agraria.

Mardiasmo mengatakan bahwa untuk sisa anggaran 2014, beberapa kementerian yang digabung sementara ini akan menggunakan nama gabungan untuk anggarannya. "Kami masih menunggu Keputusan Presiden sehingga tidak melanggar rambu-rambu hukum, kan ini menyangkut akuntabilitas dan nantinya diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujar Mardiasmo.

Mardiasmo juga menyatakan bahwa prioritas yang terpenting bagi beberapa kementerian yang digabung tersebut adalah bisa bekerja terlebih dahulu. "Ya ini kan untuk rakyat juga, yang kita pikirkan adalah bagaimana beberapa kementerian ini jalan dulu untuk sisa dua bulan ini" tambah Mardiasmo.

Menurutnya pelaporan anggaran beberapa kementerian yang digabung tersebut telah dilaporkan kepada DPR pada 2014. Menurutnya diperlukan pemahaman di antara kementerian-kementerian yang digabung agar kinerjanya setelah penggabungan tidak terganggu.