Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah tengah merancang postur anggaran baru untuk diajukan sebagai revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 ke Dewan Perwakilan Rakyat. Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan dengan program pembangunan sekaligus pedoman kerja pemerintahan Joko Widodo mulai tahun depan.
"Revisi APBN 2015 sudah disiapkan dari sekarang," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Andrinof Chaniago di Jakarta, Selasa (28/10).
Untuk program pembangunan infrastruktur, Andrinof menyebutkan sasaran prioritasnya adalah proyek-proyek yang mendukung pengembangan ekonomi berbasis maritim. Antara lain pembangunan pelabuhan, terminal dan dermaga laut, pengadaan kapal-kapal baru, serta sistem pengadaan air.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita tidak hanya mengejar akumulasi investasi, tetapi berjalan beriringan melayani publik dari sektor kemaritiman dan kelautan. Misalnya menambah kapasitas terminal penumpang di pelabuhan, serta perbaikan kesejahteraan nelayan harus kita perhatikan," katanya.
Soal anggaran untuk mendanai program-program tersebut, Kementerian PPN menurutnya akan mempersiapkan dan mengusulkannya ke Kementerian Keuangan sambil terus berdiskusi dengan Menteri lain yang terkait di bidang kemaritiman dan kelautan.
Senada dengan Andrinof, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil menjelaskan saat ini draf perubahan APBN 2015 sedang dikerjakan oleh Kementerian Keuangan yang akan berkoordinasi dengan kementerian lainnya.
Pemerintah ini kan punya janji-janji yang harus diwujudkan. Untuk itu membutuhkan perubahan APBN.Sofyan Djalil |
"APBN 2015 itu disusun sebelum pemerintahan Pak Jokowi dilantik. Sedangkan pemerintah ini kan punya janji-janji yang harus diwujudkan. Untuk itu membutuhkan perubahan APBN," ujar Sofyan.
Tunggu JokowiSatu hal yang menarik meskipun tenggat waktu untuk membahas rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sudah semakin mendesak jika pemerintah jadi menaikkan harganya mulai November 2014, Andrinof hanya mengatakan keputusan tersebut ada di tangan Presiden dan Wakil Presiden.
"Soal bagaimana perubahan atau tidak ada perubahan harga BBM tunggu Pak Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya.