KEUANGAN PEMERINTAH

Penerimaan Negara Baru Terpenuhi 66,1 Persen

CNN Indonesia
Rabu, 29 Okt 2014 15:24 WIB
Dengan penerimaan baru Rp 1.081 triliun sementara anggaran yang dibelanjakan sudah mencapai Rp 1.234 triliun, maka terjadi defisit 1,48 persen terhadap PDB.
Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (CNN Indonesia/Agust Supriadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Realisasi penerimaan negara selama Januari-September baru mencapai Rp 1.081 triliun atau 66,1 persen dari target Rp 1.635,4 triliun yang disepakati pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014. Tidak heran jika Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kementerian untuk melakukan penghematan ketat.

Askolani, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, menjelaskan selama sembilan bulan tersebut pemerintah sudah membelanjakan anggaran sebesar Rp 1.234 triliun atau 65,7 persen dari pagu Rp 1.876,9 triliun. "Sehingga defisitnya Rp 153 triliun atau sekitar 1,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)," ujar Askolani kepada CNN Indonesia, Rabu (29/10).

Sayangnya Askolani enggan menjelaskan apakah angka tersebut sudah memperhitungkan pembayaran subsidi BBM yang biasanya diklaim PT Pertamina (Persero) setiap triwulan. Dia hanya mengatakan pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga defisit akhir tahun tidak melampaui target 2,4 persen terhadap PDB atau Rp 241,5 triliun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pokoknya semua jurus pengelolaan fiskal akan kita pakai untuk mengendalikan APBN. Salah satunya adalah memaksimalkan penerimaan negara di sisa tiga bulan terakhir," ujar Askolani.

Kebijakan BBM
Terkait subsidi BBM, dia mengatakan belum ada keputusan dilanjutkan atau dibatalkan rencana kebijakan menaikkan harga bahan bakar bersubsidi. Kalaupun harga BBM bersubsidi jadi dinaikan, Askolani mengatakan pemerintah sudah menyiapkan skema kompensasi bagi masyarakat kecil terdampak. Anggaran kompensasi tersebut sudah dialokasikan di APBNP 2014 maupun di APBN 2015 masing-masing sebesar Rp 5 triliun.

"Untuk kompensasi mungkin tools Kartu Indonesia Pintar bisa dipakai misalnya untuk mendata para penerima," jelasnya.

Sementata itu, Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Wakilnya Mardiasmo masih enggan berkomentar soal kebijakan BBM bersubsidi karena masih perlu dirapatkan di internal Kabinet Kerja. Ketika hendak diwawancara, keduanya mengatakan sedang bergegas menuju Kantor Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membahas harga BBM.

Sebelumnya mantan Menteri Keuangan Chatib Basri yang menyusun APBN 2015 menyebutkan dengan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 3.000 per liter, maka anggaran subsidi yang bisa dihemat mencapai Rp 159 triliun. Terdiri dari Rp 24 triliun penghematan sampai akhir 2014, dan sebesar Rp 135 triliun sepanjang 2015.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER