Jokowi Cabut DAK Daerah Tak Ramah Investasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan mencabut dana alokasi khusus (DAK) bagi daerah yang tidak menerapkan pelayanan terpadu investasi satu pintu (PTSP). Pemerintah daerah (Pemda) yang belum memiliki diberikan waktu satu tahun untuk menyediakan layanan PTSP.

"Kita akan berikan waktu 1 tahun. Kalau ada daerah atau provinsi yang belum mempunyai one stop service, bisa saja DAK-nya dihilangkan atau dikurangi. Ini politik anggaran," tegas Jokowi dalam rapat koordinasi Kabinet Kerja di Istana Negara, Selasa (4/11).

Daerah yang belum punya one stop service, bisa saja DAK-nya dihilangkan atau dikurangi. Ini politik anggaran,Joko Widodo

Ancaman tersebut dilontarkan Jokowi karena banyak menerima keluhan mengenai proses perizinan di daerah yang berbelit-belit. Oleh karena itu, Jokowi meminta Pemda melanjutkan proses reformasi birokrasi antara lain dengan membuat PTSP.

"Saya sudah melihat di tingkat provinsi one stop service banyak yang sudah siap, tetapi masih banyak yang belum. Ini adalah wajib. Saya minta seluruh gubernur untuk melaksanakannya," tegasnya.

Menurut Jokowi, penerapan PTSP penting untuk mendukung upaya pemerintah menggenjot ekonomi melalui kegiatan penanaman modal. Dia mengatakan investasi swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi nasional di tengah keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 
"Tapi kita harus pilih-pilih, (investasi) infrastruktur silahkan masuk. Karena kita butuh pelabuhan, tol, rel kereta api. Tetapi kalau di sektor sumber daya alam hati-hati memberikan izin karena kekayaan alam harus sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," jelasnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2014, sebanyak 539 pemerintah kota dan provinsi mendapat jatah alokasi DAK senilai total Rp 33 triliun. Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran DAK hingga 29 Agustus 2014 sebesar Rp 10,4 triliun atau 31,5 persen dari pagu yang dianggarkan.
 
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro kepada CNN Indonesia pernah mengatakan akan sulit bagi Indonesia untuk mengharapkan ekspor sebagai motor ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Karenanya, investasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di masa mendatang.

"Kalau kita mau survive di 2015 adalah kita harus investasi besar-besaran di bidang infrastruktur kita sendiri. Yang dampaknya dalam jangka pendek bisa menciptakan pertumbuhan, tapi dalam jangka panjang dampaknya adalah pada peningkatan daya saing," ujar Bambang.

Untuk merangsang investor masuk, lanjut Bambang, maka proses perizinan usaha, baik di tingkat pusat maupun di daerah, harus dipangkas. "Perizinan kita itu masih terlalu banyak dari segi jumlah, kita belum bicara hari ya, dan itu yang diminta presiden untuk dipangkas," katanya.

Lihat juga:Beban Berat Keuangan Negara di Pundak Bambang