Jokowi: Perizinan Jadi Keluhan Utama Investor

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan selama satu pekan melakukan lawatan kerja ke luar negeri dan bertemu dengan banyak pemimpin negara lain, dirinya selalu menerima keluhan lambannya proses penerbitan izin investasi di Indonesia.

Keluhan mengenai perizinan yang terakhir diterima Jokowi datang dari Perdana Menteri Australia Tony Abbott, selaku tuan rumah pelaksanaan KTT G20 yang saat ini tengah dihadiri Jokowi di Brisbane, Australia. "Perizinan mereka ingin lihat kebijakan kita. Saya rasa tidak hanya Australia, tetapi negara lain juga," kata Jokowi dikutip dari kantor berita Antara, Sabtu (15/11).

Untuk dapat meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Indonesia, Jokowi berjanji akan menyederhanakan proses perizinan. "Masalah izin terlalu lama, saya sudah mendengar dari bawah, investor lokal maupun dari luar. Ada yang mau bangun pembangkit, urus izin bisa selama dua sampai enam tahun belum selesai. Bisa bubar kalau begini terus," keluh Jokowi.

Selain berbicara mengenai infrastruktur, pertemuan bilateral yang dilakukan antara Jokowi dan Abbott juga membahas mengenai masalah subsidi serta proyek prioritas infrastruktur yang ingin dibangun pemerintah.

Contoh Tiongkok

Untuk dapat mewujudkan mimpinya menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia, Jokowi mengaku sempat mengikuti kursus singkat melalui diskusi bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping. "Bagaimana Tiongkok bisa menjadi besar seperti ini, padahal dulunya tertutup. Itu sempat saya tanyakan ke Presiden Xi saat makan malam," ujar Jokowi.

Pilihan Redaksi JK Tolak Usulan Menteri Susi Keluar Dari G20 Jokowi Perlu Bahas Tiga Hal dalam G20 Fakta Unik Seputar KTT G20

Dia kemudian mengutip jawaban yang diberikan Xi Jinping, bahwa Tiongkok bisa jadi besar karena fokus membereskan tiga hal. Pertama, membangun kekuatan politik di Tiongkok bersatu untuk bersama-sama mencapai tujuan nasional. Kedua, membuat rencana besar nasional yang menjadi kesepakatan bersama. Sehingga meskipun pemerintah berganti, program pembangunan yang diambil tetap berpedoman pada rencana tersebut. Ketiga, membangun infrastruktur dan konektivitas untuk mendukung ekonomi negara.

"Di Indonesia itu yang sulit bagaimana partai politik bisa bersatu karena sebenarnya kekuatannya ada disitu. Sulit, tapi saya akan mencoba," kata Jokowi.