KAPAL ILEGAL

Diminta Susi Awasi Illegal Fishing, TNI AL Minta Tambahan BBM

CNN Indonesia
Senin, 01 Des 2014 14:40 WIB
TNI Angkatan Laut baru bersedia mengejar kapal penangkap ikan ilegal jika pemerintah menyetujui permintaan dana tambahan untuk BBM dalam APBN 2015.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menandatangani perjanjian kerjasama (MoU) dengan Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio di Markas Besar Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12). (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)
Jakarta, CNN Indonesia -- TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia mengaku belum seratus persen siap menjaga perairan Indonesia dari serangan kapal penangkap ikan asing ilegal. Kepala Staff Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Marsetio mengungkapkan keterbatasan armada dan bahan bakar minyak (BBM) kapal menjadi alasan utama TNI AL sulit menggilas kasus illegal fishing.

"Sekarang ada hambatan dengan bahan bakar, ketersediaan bahan bakar ini baru terpenuhi 27 persen saja dari kebutuhan,” kata Marsetio saat ditemui usai menandatangani kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Markas Besar TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (1/12).

Menurutnya, saat ini kebutuhan TNI AL akan BBM mencapai 5,6 juta kiloliter (KL) solar per tahun namun baru terpenuhi 1,5 juta (KL). Hal tersebut yang menurutnya membuat TNI AL selama ini kesulitan mengejar para pelaku illegal fishing.

"Karena AL tugasnya tidak hanya mengawasi kapal-kapal ilegal saja, kita juga harus menjalankan fungsi lain yang juga membutuhkan operasional armada," lanjut Marsetio.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Marsetio menjelaskan saat ini TNI AL hanya memiliki armada kapal berjumlah 64 unit. Kapal-kapal itu terdiri dari jenis kapal frigate, kapal korvet, kapal patroli, kapal selam, kapal hidrografi, hingga kapal penyapu ranjau yang disiapkan guna mengamankan kedaulatan laut Indonesia.

Untuk itu dirinya meminta Kementerian Keuangan agar menyetujui susunan ajuan anggaran yang disodorkan pihak TNI AL di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 mendatang. "Apabila BBM sudah terpenuhi dan disetujui oleh Kemenkeu, begitu ada informasi dari KKP ada kegiatan illegal fishing kita akan langsung kesana," katanya.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER