Kapal Ilegal

Menteri Susi Yakin Ada Perbudakan di Kapal Pencuri Ikan

Deddy Sinaga, CNN Indonesia | Senin, 01/12/2014 15:41 WIB
Menteri Susi Yakin Ada Perbudakan di Kapal Pencuri Ikan Gambar kapal tangkapan pelaku 'illegal fishing' ditunjukan saat jumpa pers oleh Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di kantor KKP, Jakarta, Jumat (21/11). Jumpa pers itu terkait penangkapan lima kapal asing di kepulauan Natuna serta pengungkapan data indikasi terjadinya 'transhipment' (praktek bongkar muat di laut). (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan kapal-kapal ikan asing di Indonesia yang melakukan pencurian ikan disinyalir juga melakukan praktik-praktik perbudakan manusia.

"Saya mendengar banyak yang dipekerjakan itu anak-anak korban penculikan, seperti slavery begitu," kata Menteri Susi di Jakarta, Senin (1/12).

Para nelayan yang bekerja untuk kapal milik pengusaha-pengusaha tidak bertanggungjawab, kata Susi, jelas tak punya identitas pribadi, seperti paspor. Tapi pemerintah menurutnya berkomitmen untuk memulangkan nelayan yang ditangkap itu, termasuk yang masih berusia anak-anak.


"Saya minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil duta-duta besar mereka," katanya.

Susi mengatakan demi alasan kemanusiaan, negara tidak perlu ragu mengeluarkan uang untuk memulangkan anak-anak korban perbudakan di laut itu. Namun dia meminta agar persoalan nelayan asing ini bukan hanya beban Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpinnya saja.

Sejak diangkat menjadi menteri, Susi giat memerangi pencurian ikan di Indonesia. Menurutnya, untuk pencurian ikan tongkol saja Indonesia dirugikan antara US$ 12 miliar sampai US$ 15 miliar. Padahal tongkol belum termasuk komoditas termahal. Masih ada udang, kerang, ikan napoleon, dan sebagainya, yang nilainya lebih mahal, tapi juga dicuri dari perairan Indonesia.

"Angka moderatnya saya tidak mau beranjak dari US$ 12,5 miliar," kata Susi.

Untuk mencegah pencurian, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memberlakukan moratorium untuk penangkapan ikan oleh kapal-kapal besar dan transhipment alias pemindahan ikan ke kapal besar di tengah laut.