DPR Merasa Disepelekan Menteri ESDM Sudirman Said

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kardaya Warnika merasa pemerintah dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyepelekan kedudukan badan legislatif sebagai lembaga kontrol pemerintah. Hal tersebut menurut Kardaya terlihat dari tidak dilibatkannya sama sekali DPR dalam seluruh kebijakan yang diambil terkait bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Padahal menurutnya, subsidi BBM selalu terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang penggunaannya maupun penghematannya harus dengan sepengetahuan DPR. Pemerintah menurutnya belum menjelaskan alokasi penggunaan dana subsidi yang berhasil dihemat dengan menaikkan harga premium dan solar pada 18 November 2014.

Tidak berhenti sampai disitu, kali ini Pemerintah menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk dapat terus mendistribusikan BBM dengan harga subsidi meskipun kuota bahan bakar yang tercantum dalam APBN Perubahan 2014 sudah habis.

Pilihan Redaksi Tim Antimafia Migas: Penetapan Harga Jual BBM Paling Aneh Faisal Basri: Perwakilan Pertamina Bohongi Tim Saya! Tanpa Subsidi, Pertamina Siap Naikkan Harga Premium dan Solar DPR: Instruksi Agar Pertamina Tembus Kuota BBM Tak Masuk Akal

Kardaya menegaskan, DPR sudah berulangkali mengundang Menteri ESDM untuk melakukan rapat kerja dengan Komisi VII guna membahas seluruh hal terkait BBM bersubsidi. “Seharusnya, Rabu (3/12) kemarin dijadwalkan hadir dalam rapat kerja dengan kami. Namun undangan tersebut tidak dipenuhi sehingga rapat batal. Padahal salah satu agenda rapat adalah membahas kuota BBM subsidi,” ujar Kardaya kepada CNN Indonesia, Kamis (4/12).

Kardaya menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mau bekerja bersama DPR, padahal pekan ini adalah kesempatan terakhir bagi pemerintah untuk membahas kebijakan BBM yang diambil. Sebab mulai pekan depan, DPR dijadwalkan menjalani masa reses dan tidak bisa melakukan sidang.

“Absennya Sudirman Said dalam rapat menunjukan pemerintah tidak menganggap kemungkinan jebolnya BBM bersubsidi sebagai suatu masalah. Kalau di kasih kesempatan tidak datang ya berarti tidak mendesak kan? Kalau tidak dibicarakan ya kami anggap tidak ada masalah," katanya.