Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas atau Tim Antimafia Migas meminta jajaran direksi Pertamina Energy Trading Limited (Petral) menghadap pada Rabu (10/12) guna merumuskan rekomendasi tentang masa depan anak usaha PT Pertamina (Persero) tersebut.
"Rabu akan kami undang direksi dari Petral untuk merumuskan rekomendasi tentang Petral," ujar Fahmi Radi, Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas di Jakarta, Sabtu (6/12).
Menurut Fahmi, fokus dari pada timnya adalah mereformasi tata kelola sektor migas, termasuk Petral. Untuk itu, Petral diharapkan transparan dalam mengungkap praktik bisnisnya guna memastikan ada atau tidaknya kerugian negara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami tidak mau membubarkan, tapi kalau ada potensi kerugian negara kami benahi. Nah kalau misalnya bisnis prosesnya tidak benar, ada pembengkakan dalam impor yang merugikan APBN dan rakyat, kita tidak serta merta membubarkannya," jelas Fahmi.
Fahmi mengatakan anak usaha Pertamina itu selama ini menjalankan bisnis tidak secara langsung, tetapi lewat perantara, yang
terbukti dari dokumen penagihan pembelian (invoice). Perantara ini yang diduga bagian dari pada mafia migas yang perlu diberantas.
"Petral masih menggunakan perantara yang dicurigai bagian dari mafia migas. Kenapa tidak langsung?" kata Fahmi.
Dia menambahkan pembubaran bukanlah opsi tunggal terkait masa depan Petral, tetapi ada sejumlah rekomendasi yang tengah dipertimbangkan. Salah satunya mempertahankan Petral beroperasi di Singapura, dengan pembnahan manajemen dan transparansi bisnis.
"Ini kita perbaiki, bukan dibubarkan. Kemudian ada rekomendasi. Misalnya dia tetap di Singapura, tapi transparansinya diperbaiki," jelas Fahmi.
Komaidi Notonegoro, Direktur Reforminer Institute, menilai keberadaan Petral tetap dibutuhkan. Skealipun dibubarkan, dia yakin akan dibentuk unit baru di bawah Pertamina yang punya tugas dan fungsi yang sama dengan Petral.
"Kenapa petral ada di Singapura? Karena pajaknya lebih murah. Dan salah satu pusat perdagangan minyak dunia memang di sana. Informasi itu harus sampai di publik dengan seimbang.Jadi tim reformasi harus hati-hati," katanya