Tim Antimafia Migas Lebih Setuju BBM dapat Subsidi Tetap

Jakarta, CNN Indonesia -- Sepanjang pekan lalu, tarik ulur penerapan subsidi tetap bahan bakar minyak (BBM) pada 2015 masih terjadi diantara pejabat pemerintah.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro sudah satu suara pemerintah akan menerapkan subsidi tetap BBM mulai Januari 2015, meskipun besaran subsidinya masih belum ditentukan.

JK mengatakan penerapan mekanisme subsidi tetap tidak akan menghabiskan waktu pemerintah untuk membahas penambahan subsidi jika kuota BBM jebol di akhir tahun.

Sementara Bambang memastikan pemerintah akan memasukkan estimasi dana subsidi yang dibutuhkan untuk setiap liter BBM tersebut ke dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 bersama Dewan Perwakilan Rakyat. “Besarannya masih kita kaji lagi, namun yang pasti harus efektif Januari 2015,” ujar Bambang, pekan lalu.

Namun di sisi lain, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil menegaskan rencana penerapan susbidi tetap BBM belum mendapat restu Presiden Joko Widodo. Menurutnya, ada dua opsi lain yang juga dipertimbangkan terkait pengelolaan subsidi BBM pada tahun depan. "Belum (dipilih), itu kan baru opsi. Kita belum melaporkan ke Presiden, jadi tidak boleh sebelum ketemu Presiden dong," kata Sofyan.

Stabilitas APBN

Tim Reformasi Tata Kelola Migas atau tim Antimafia Migas sendiri lebih sepakat dengan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan. Ketua Tim Antimafia Migas Faisal Basri mengatakan salah satu rekomendasi terkait BBM bersubsidi yang diserahkannya pekan lalu kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) adalah memberikan besaran subsidi tetap untuk bensin RON 92.

“Tujuannya agar APBN itu tidak kerap berubah seperti yang terjadi 10 tahun terakhir. APBNP itu menyebabkan seluruh postur anggaran jadi berubah. Karena kalau subsidinya naik, postur APBN nya naik secara keseluruhan. Berdampak pada anggaran pendidikan yang 20 persen dan anggaran otonomi daerah,” kata Faisal.

Menurut Faisal, terus bergeraknya APBN mengikuti besaran subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah menyebabkan instabilitas perekonomian Indonesia dari sisi anggaran.

“Yang penting kan benchmarknya sudah ada mengikuti harga internasional. Dengan subsidi tetap jadinya ada batas atas, kalau lewat batas atas barulah harga berubah, tidak sekedar naik tapi juga turunkan harga BBM,” katanya.