Dituding ICW Salah Tetapkan Harga BBM, Pemerintah Bela Diri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil membela tim menteri ekonomi dari tudingan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menilai pemerintah salah menghitung harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk periode penjualan Januari 2015.

Menurut Sofyan tidal benar jika dikatakan pemerintah memahalkan harga BBM dari seharusnya harga keekonomian seperti yang dituduhkan ICW. Sofyan menjelaskan dasar perhitungan harga pemerintah juga memasukkan biaya distribusi BBM dari Sabang sampai Merauke yang sesuai penugasan harus dilakukan PT Pertamina (Persero) dan satu perusahaan lain yaitu PT AKR Corporindo Tbk.

“Pertamina harus menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang sama di seluruh Indonesia. Jadi kalau hanya dihitung berdasarkan harga Jakarta, kesannya lebih mahal dari seharusnya keekonomian. Tapi kalau dilihat biaya pendistribusian sampai ke pedalaman Papua, Kalimantan, semua biaya distribusi harus dimasukkan dalam harga jual yang sama,” kata Sofyan di Jakarta, Rabu (7/1) malam.

Selain itu, menurut Sofyan metode penghitungan ICW juga tidak memasukkan komponen stok BBM yang harus dijaga Pertamina selama 19 hari. Menurut Sofyan untuk menjaga stok selama dua Minggu lebih tersebut membutuhkan dana yang besar.

“Jadi mark-up seperti yang disebutkan ICW itu bukan maksudnya untuk di korupsi melainkan untuk menutupi biaya,” jelasnya.

Sebelumnya kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM jenis premium dan solar mulai 1 Januari 2015 mendapat kritikan Indonesia Corruption Watch (ICW). Firdaus Ilyas, Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW menghitung adanya potensi pemahalan (mark-up) harga dua jenis BBM tersebut oleh pemerintah.

“Berdasarkan perhitungan ulang ICW terdapat beberapa kejanggalan. Bukan hanya harga premium dan solar, namun juga harga baru elpiji 12 kilogram (kg) yang dijual Pertamina mulai 2 Januari 2015,” ujar Firdaus.

Menurut Firdaus, tim ICW menghitung harga keekonomian premium untuk Januari 2015 adalah Rp 7.013,67 per liter. Sehingga penetapan harga premium Rp 7.600 per liter versi pemerintah berpotensi lebih mahal Rp 586,33 per liter.

“Sementara perkiraan harga patokan solar Januari 2015 adalah Rp 6.607,53 per liter, sehingga beban subsidi solar yang ditanggung oleh negara bukan Rp 1.000 per liter tetapi hanya Rp 303,18 per liter. Cara menghitungnya harga pemerintah Rp 7.250 per liter dikurangi Pajak Pertambahan Nilai, lalu dikurangi lagi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor,” kata Firdaus.

Terakhir, ICW menghitung harga keekonomian elpiji 12 kg yang dijual Pertamina per Januari 2015 adalah Rp 9.508 per kg. Sehingga ICW menduga terjadi potensi pemahalan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 1.717 per kg atau Rp 20.600 per tabung.

“Sehingga secara keseluruhan potensi pemahalan harga terkait penetapan harga BBM jenis premium dan solar serta elpiji 12 kg untuk bulan Januari 2015 sebesar Rp 2,479 triliun,” kata Firdaus.

Hitung Harga Baru

Turunnya harga minyak mentah dunia yang sempat berada di bawah US$ 50 per barel menurut Sofyan akan menjadi landasan pemerintah menghitung kembali harga keekonomian BBM bersubsidi untuk periode penjualan Februari 2015.

“Kemungkinan besar kami akan turunkan lagi harga BBM. Tapi berapa turunnya, tunggu akhir bulan,” ujar Sofyan.

Dia mengatakan untuk menentukan harga jual BBM bersubsidi Februari 2015, pemerintah menggunakan komponen harga rata-rata MOPS 25 Desember 2014 sampai 24 Januari 2015, nilai tukar rupiah terhadap dolar.

“Kemungkinan di Januari harga minyaknya turun banyak,” jelasnya. (gen)