DPR dan Pemerintah Mulai Bahas APBNP 2015

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini, Senin (19/1) membuka rapat kerja Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Dipimpin oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) Ahmadi Noor Supit, agenda rapat kerja tersebut membahas asumsi-asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam APBNP 2015.

Pemerintah sendiri diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, serta Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo.

Ahmadi mengatakan DPR memberi tenggat waktu pembahasan APBN tetap tidak boleh melanggar 30 hari. Dengan syarat seluruh menteri harus hadir dalam rapat pembahasan. Terutama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang kali ini berhalangan hadir karena harus rapat dengan Komisi VI DPR mengenai program atau roadmap BUMN 5 tahunan 2014-2019.

Namun anggota Banggar menyayangkan ketidakhadiran Menteri Rini sebab DPR ingin juga meminta penjelasan terkait program suntikan dana pemerintah dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang akan dimasukan dalam APBNP 2015.

Namun Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro yang mewaikili pemerintah dalam raker tersebut menjanjikan seluruh menteri yang terkait akan lengkap hadir dalam raker berikutnya, dan menargetkan pembahasan APBNP 2015 akan selesai Februari mendatang.

"Secara prinsip kami menyetujui jadwal perubahan. Kalau bisa APBNP ini selesai 12 Februari 2015," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Pilihan Redaksi Ruang Fiskal Longgar, Jokowi Yakin Swasembada Tercapai Harga Minyak Turun, Rakyat Untung Namun APBN Buntung Terus Tambah Utang, Pemerintah Siap Berkonsultasi dengan DPR Suntikan Modal BUMN Harus Bisa Dikelola Jadi 5-6 Kali Lipat

Rapat ini sendiri dijadwalkan selesai pukul 12.30 WIB karena para menteri dijadwalkan menghadiri rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Dalam RAPBNP 2015, Pemerintahan Joko Widodo melakukan sejumlah perubahan menjadi: pertumbuhan ekonomi tetap 5,8 persen; inflasi 5 persen; tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 6,2 persen; nilai tukar rupiah Rp 12.200 per dolar Amerika Serikat; ICP rata-rata US$ 70 per barel; lifting minyak 849 ribu barel per hari; dan lifting gas 1.120 ribu barel setara minyak per hari. (gen)