Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said untuk dapat memprediksi harga minyak dunia yang paling tepat digunakan sebagai asumsi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015.
“Arahan presiden tadi adalah terutama terkait beberapa asumsi. Kami diminta mencermati asumsi-asumsi yang lebih realistis. Pertama mengenai asumsi pertumbuhan ekonomo, asumsi harga minyak internasional dan ICP, asumsi terkait nilai tukar, dan asumsi terkait
lifting minyak,” kata Bambang di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1).
Dalam RAPBNP 2015, pemerintah memasang asumsi harga minyak Indonesia (ICP) sebesar US$ 70 per barel. Lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN 2015 US$ 105 per barel. Sementara harga minyak dunia saat ini betah bertengger di kisaran US$ 50 per barel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bambang mengatakan, timnya akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membuat perhitungan harga minyak yang lebih mendekati dengan harga riil yang ada. “Kami berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk memastikan harga minyak berapa yang bisa membuat asumsi yang realistis. Dikhawatirkan kalau asumsi harga minyaknya terlalu tinggi akan ada target penerimaan yang tidak bisa direalisasikan dan ini bisa mengganggu program pemerintah,” kata Bambang.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan meski penurunan harga minyak dunia menguntungkan masyarakat karena harga jual bahan bakar minyak (BBM) menjadi murah, namun
penurunan harga minyak berpengaruh negatif bagi Pemerintah Indonesia.
Sofyan mengatakan meski beban subsidi BBM sudah tidak terlalu besar, namun penurunan harga minyak dipastikan mengganggu penerimaan negara. "Di satu pihak, menurunnya harga minyak dunia bagus bagi konsumen. Tapi di sisi lain, pendapatan negara juga berkurang," jelas Sofyan pekan lalu.
Tidak AmbisiusSementara terkait pertumbuhan ekonomi, Bambang mengatakan Jokowi meminta Kementerian Keuangan menghitung kembali target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 persen yang dicantumkan dalam RAPBNP 2015. “Presiden ingin asumsi dibuat serealistis mungkin. Tidak terlalu optimistis yang berlebihan tapi juga tidak terlalu pesimistis,” kata Bambang.
(gen)