Bank Dunia Nilai Target Pajak Indonesia Terlampau Optimistis

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Rodrigo Chaves menilai penaikan target penerimaan pajak pemerintah Indonesia pada 2015 terlampau optimistis dan menganggap sektor penerimaan non pajak akan mengalami kendala akibat turunnya harga minyak dunia.

"Sepengetahuan saya, belum ada negara di dunia yang dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cepat dalam setahun," ujarnya di Jakarta, Selasa (20/1).

Pilihan Redaksi Menkeu: Pegawai Pajak Jadi Agen Mission Impossible Tahun Ini Genjot Industri Migas, Pemerintah Hapus PBB Fasilitas Bea Masuk Tak Akan Ganggu Penerimaan Negara Tak Bayar Royalti, Negara Berpotensi Merugi Triliunan Rupiah

Sebagai informasi, target penerimaan pajak dalam APBN-P 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.072,38 triliun. Sementara itu, dalam RAPBNP 2015, pemerintah ingin menggenjot penerimaan pajak dengan merevisi sekitar Rp 100 triliun, dari Rp 1.201,7 triliun menjadi sekitar Rp 1.300 triliun

Hal itu dilakukan pemerintah untuk mengkompensasi estimasi penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor minyak dan gas (migas) yang mencapai Rp 130 triliun.

Menurutnya, salah satu peluang untuk mencapai target penerimaan anggaran adalah dengan menggenjot penerimaan non pajak dan non migas. Namun, jika pemerintah tidak dapat menjamin masuknya penerimaan negara, maka sasaran alokasi pengeluaran berupa kemajuan infrastruktur dan peningkatan kesejahreraan sosial tidak akan tercapai.

“Umpamakan sebuah fungsi 'if' (jika) dalam perintah komputer. Jika pemerintah tidak dapat meningkatkan penerimaan sesuai yang mereka targetkan, maka hal berikut pasti akan terjadi, mereka harus memperkecil pengeluarannya," jelasnya.
.
Lebih lanjut, peraturan di Indonesia menyatakan batasan maksimum persentase defisit dari produk domestik bruto (PDB) sebesar 3 persen. Perlu diketahui, dalam usulan RAPBN P 2015, pemerintah berencana merevisi defisit fiskal dari 2,4 persen PDB menjadi 1,9 persen PDB.

Meskipun demikian, Chaves menaruh harapan positif pada pemerintahan yang baru berjalan selama 3 bulan. Menurutnya, pemerintah baru dianggap berani mengeksekusi kebijakan publik tanpa ada guncangan politik yang berarti, terutama dalam hal peningkatan efisiensi alokasi anggaran. (gir/gir)