JK: Investor Jangan Terpengaruh Situasi Politik yang Panas

Jakarta, CNN Indonesia -- Kegaduhan situasi politik dan hukum saat ini menunjukkan kepastian hukum masih bermasalah dan berdampak terhadap investor yang membutuhkan kenyamanan dalam berinvestasi. Namun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meyakinkan para calon investor untuk tidak terpengaruh dengan kondisi tersebut karena menilai hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa.

Menurut JK, situasi politik dan hukum yang memanas merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu negara yang menjalankan paham demokrasi. "Itulah penegak hukum yang kadang-kadang mempunyai suatu timpang tindih, mempunyai kewenangan satu sama lain yang saling bersinggungan. Namun untuk melakukan penataan secara demokratis menurut saya tidak akan memakan waktu yang lama,” kata JK di Jakarta, Kamis (29/1).

Mantan Ketua Umum Partai Golkar memastikan kondisi situasi politik dan hukum yang panas tersebut tidak memiliki kaitan langsung dengan bisnis dan industri, sehingga dirinya yakin rencana investasi yang telah dibuat perusahaan tidak akan terganggu dengan kondisi tersebut.

“Saat ini momentum yang tepat untuk investasi. Sebab dengan situasi semua menurun, semua menjadi murah, bahan impor murah, semen murah, dan sebagainya. Indonesia tetap menjadi lokasi yang tepat untuk berinvestasi. Bandingkan dengan Malaysia yang jumlah konsumen kecil dan buruh mahal, lalu di Thailand politiknya lebih sulit dari kita, Vietnam masih dibawah kita, Myanmar, Laos, Filipina juga masih susah, jadi saya yakin," katanya.

Tumbuh 6 Persen

Salah satu bentuk keyakinan JK bahwa situasi politik dan hukum tidak akan berpengaruh banyak pada roda perekonomian, dia mengatakan tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus 6 persen. Lebih tinggi dibandingkan asumsi makro yang disepakati Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam RAPBNP 2015 sebesar 5,7 persen.

Pilihan Redaksi Jokowi Janjikan Pertumbuhan Ekonomi 7,8 Persen pada 2018 BKPM: 88 Perusahaan Berminat Investasi US$ 24 Miliar Target Pertumbuhan Ekonomi Jokowi Diturunkan Jadi 5,7 Persen

"Pada pemerintahan yang sebelumnya saja kita bisa capai pertumbuhan hingga 5,2 persen disaat perizinan investasi masih sulit dan sebagainya. Sekarang, perizinan dipermudah sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa capai 6 persen untuk tahun ini," ucap JK.

Namun, kegaduhan situasi politik dan hukum sudah terlanjut menimbulkan kekhawatiran dari berbagai kalangan dari dunia usaha, "Kalau ini berlarut-larut, stabilitas politik yang akan terdampak, karena kalau politik tidak stabil semuanya rugi," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani. Ketidaksabilan politik ini berpotensi menghambat proyek-proyek pembangunan ditengah target pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2019. (gen)