Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah optimistis produksi budidaya perikanan nasional akan mencapai 31,3 juta ton dalam lima tahun ke depan. Keyakinan tersebut ditunjang oleh upaya peningkatan budidaya produk perikanan baik itu air tawar maupun air laut yang ditargetkan bertambah menjadi 9,3 juta ton dan rumput laut sebanyak 22 juta ton dari realisasi produksi saat ini.
"Kami akan terus dorong masyarakat dalam meningkatkan budidaya perikanan. Maka dari itu kami yakin lima tahun kedepan atau 2019 akan ada peningkatan produksi yang signifikan," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo di Jakarta, Kamis (29/1).
Untuk meningkatkan produksi, Indroyono bilang pemerintah bakal menggenjot budidaya ikan air tawar seperti lele, patin, dan nila. Sementara untuk produk perikanan air laut, pemerintah akan fokus pada budidaya udang, kerapu, kakap merah hingga ikan hias yang memiliki nilai jual tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Disamping itu, pemerintah juga berencana meningkatkan budidaya rumput laut yang ditargetkan bisa mencapai 22 juta ton per tahun pada 2019.
"Makanya kita harus mendukung masyarakat dalam rangka upaya budidaya. Kalau budidaya dan produksi meningkat, tentunya ada kemungkinan investasi akan masuk," tuturnya.
Guna mendukung rencananya, pemerintah tengah mengkaji sejumlah peraturan daerah yang akan menjadi rujukan dalam mengimplementasikan rencana tersebut. Kedua peraturan tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membentuk satuan tugas (satgas) yang akan menjaga kualitas pakan dan benih ikan. "Untuk program budidaya akan segera kita lakukan pemilihan lokasi dengan mengacu pada dua Undang-Undang tadi,” katanya.
Meski begitu, pembahasan konkret mengenai peningkatan target produksi budidaya perikanan masih akan terus dibahas bersama Menteri Kelautan dan Perikanan yakni Susi Pudjiastuti. Pasalnya, saat rapat koordinasi yang digelar kantor Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Susi tidak hadir karena sakit.
(gen/gen)