Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memperkirakan PT Freeport Indonesia akan kesulitan membangun pabrik pengolahan bahan galian tambang atau
smelter di Papua sesuai permintaan pemerintah.
"
Smelter Freeport harus dibangun di Papua dari sejak awal. Tapi masalahnya yang membangun itu bukan pemerintah tetapi Freeport, jadi sekarang diminta membangun
smelter ya harus begitu," ujar JK di kantornya, Jum'at (30/1).
Salah satu hambatan yang akan dihadapi perusahaan Amerika Serikat tersebut menurutnya adalah membangun pembangkit yang akan mengalirkan listrik ke
smelter tersebut. Selain
smelter di Papua, Freeport juga diwajibkan pemerintah membangun
smelter di Gresik, Jawa Timur.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Untuk
smelter Gresik, saat ini yang sudah dibuat itu hanya MoU pengadaan tanah. Boleh saja semua orang membuat MoU tanah, tapi saya rasa kendalanya nanti akan terkait dengan pembangunan listrik," ucapnya.
Sebelumnya
Presiden Direktur Freeport Maroef Sjamsuddin menargetkan dalam waktu enam bulan ke depan, pabrik pengolahan dan pemurnian bahan tambang atau
smelter di Gresik, Jawa Timur sudah mulai dibangun.
Saat ini Freeport tengah menyelesaikan penyusunan kontrak sewa dan pemanfaatan lahan seluas 60-80 hektare milik PT Petrokimia Gresik yang akan dijadikan lokasi pembangunan
smelter. Kedua setelah memiliki kontrak sewa dan pemanfaatan lahan, Freeport kemudian harus mempersiapkan lahan tersebut mulai dengan melakukan pembersihan, mengajukan izin pembangunan ke Pemerintah Daerah setempat, membuat analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dan mempersiapkan
detail engineering design dari
smelter tersebut.
“Target kami kalau bisa dalam enam bulan bisa mulai bangun,” ujar Maroef di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jumat (23/1).
Sementara,
rencana pembangunan smelter di Papua menurutnya masih dalam tahap kajian. "Alasan mengapa kami memprioritaskan
smelter di Gresik karena produk sampingan seperti asam sulfat bisa digunakan untuk bahan baku pupuk Petrokimia. Tapi bukan berarti kita tidak melaksanakan di Papua, saya tidak pernah bilang," katanya.
(gen)