Dirut PT KAI: PMN Batal, Rel Trans Sumatera Tidak Jalan
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Kamis, 05 Feb 2015 16:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) terancam tidak dapat melanjutkan proyek rel Trans Sumatera apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memberikan persetujuan atas usulan Penyertaan Modal Negara (PMN ) senilai Rp 2,75 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2015.
"Silakan diberikan atau tidak diberikan, yang jelas kalau tidak diberikan proyek Trans Sumatera tidak jalan," ujar Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro kepada CNN Indonesia, Kamis (5/2).
Sebagai informasi, rencananya PT KAI akan mengalokasikan dana PMN tersebut untuk membangun perlintasan Trans Sumatra sepanjang 2.168 kilometer di kawasan ekonomi khusus Sei Mangke, Sumatera Utara. Proyek tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp 64 triliun.
Sementara itu, DPR sampai saat ini masih mengkaji lebih dalam usulan PMN tersebut, mengingat PT KAI masuk dalam daftar BUMN yang belum menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan potensi mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 19 miliar.
Edi menjelaskan perusahaan pelat merah yang dipimpinnya merupakan perusahaan yang melayani kepentingan publik sehingga tidak dapat meraup keuntungan yang besar. Kalaupun PT KAI untung, laba itu harus dikembalikan lagi ke publik. Menurutnya, pertumbuhan keuntungan PT KAI per tahun hanya ada di kisaran 7 persen sementara bunga pinjaman bank lebih tinggi mencapai 9 persen per tahun.
Di luar negeri pun, Edi mengatakan, pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur publik biasanya ditanggung oleh pemerintah. Dia menyatakan belum ada alternatif pembiayaan untuk proyek Trans Sumatera. Meskipun demikian dia berkomitmen untuk tetap meningkatkan kinerja PT KAI menjadi lebih baik.
"Berapapun besaran dana yang diberikan oleh DPR akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan tengah bersiap memulai pembangunan jalur kereta api yang akan menghubungkan Rantau Prapat, Sumatera Utara sampai Sawahlunto, Sumatera Barat tersebut. Proyek tersebut akan dibangun secara bertahap dengan target penyelesaian dalam lima tahun ke depan.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sendiri telah meneken kesepakatan kerjasama pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera dengan lima Gubernur yang akan membantu pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Mereka adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
Secara lebih detail, jalur kereta api Trans Sumatera akan melintasi beberapa kota di lima provinsi tersebut yaitu Rantau Prapat – Pinang – Duri – Dumai – Pekan Baru – Rengat – Jambi – Betung – Kertapati dan Pekan Baru – Muaro – Muaro Kalaban dan Sawah Lunto. (gen)
"Silakan diberikan atau tidak diberikan, yang jelas kalau tidak diberikan proyek Trans Sumatera tidak jalan," ujar Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro kepada CNN Indonesia, Kamis (5/2).
Sebagai informasi, rencananya PT KAI akan mengalokasikan dana PMN tersebut untuk membangun perlintasan Trans Sumatra sepanjang 2.168 kilometer di kawasan ekonomi khusus Sei Mangke, Sumatera Utara. Proyek tersebut membutuhkan biaya sekitar Rp 64 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edi menjelaskan perusahaan pelat merah yang dipimpinnya merupakan perusahaan yang melayani kepentingan publik sehingga tidak dapat meraup keuntungan yang besar. Kalaupun PT KAI untung, laba itu harus dikembalikan lagi ke publik. Menurutnya, pertumbuhan keuntungan PT KAI per tahun hanya ada di kisaran 7 persen sementara bunga pinjaman bank lebih tinggi mencapai 9 persen per tahun.
"Berapapun besaran dana yang diberikan oleh DPR akan kami pergunakan dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Perhubungan tengah bersiap memulai pembangunan jalur kereta api yang akan menghubungkan Rantau Prapat, Sumatera Utara sampai Sawahlunto, Sumatera Barat tersebut. Proyek tersebut akan dibangun secara bertahap dengan target penyelesaian dalam lima tahun ke depan.
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sendiri telah meneken kesepakatan kerjasama pembangunan jalur kereta api Trans Sumatera dengan lima Gubernur yang akan membantu pembebasan lahan untuk proyek tersebut. Mereka adalah Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.
Secara lebih detail, jalur kereta api Trans Sumatera akan melintasi beberapa kota di lima provinsi tersebut yaitu Rantau Prapat – Pinang – Duri – Dumai – Pekan Baru – Rengat – Jambi – Betung – Kertapati dan Pekan Baru – Muaro – Muaro Kalaban dan Sawah Lunto. (gen)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK