Kadin Bantu Pemerintah Bebaskan Lahan Proyek Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Upaya pemerintah mempercepat pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur mendapat dukungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto mengaku sejak November 2014, timnya telah dilibatkan oleh pemerintah untuk membahas perubahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Menurut Bambang, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 5,7 persen merupakan tantangan bersama. Oleh karena itu penting bagi dunia usaha untuk membantu pemerintah agar target tersebut tercapai.

“Salah satu penggerak ekonomi adalah pembangunan infrastruktur yang sering tersendat karena masalah tanah,” ujar Suryo usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/2).

Sebagai tindaklanjut upaya membantu pemerintah membebaskan lahan, Kadin menurut Suryo akan menggelar focus group discussion (FGD) yang akan melibatkan pelaku usaha, dan pejabat kementerian terkait pada Senin, 16 Februari 2015 mendatang.

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam FGD berasal dari audiensi yang telah dilakukan Kadin dengan berbagai instansi pemerintah, penegak hukum dan lainnya. “Dari hasil audiensi sementara, Kadin menilai perlu diterbitkan regulasi turunan yang akan menjadi peraturan pelaksana Perpres tersebut dari masing-masing kementerian,” kata Suryo.

Nantinya, hasil dari FGD akan diserahkan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil sebagai pejabat yang memimpin pembahasan revisi Perpres Nomor 71 tahun 2012.

Dalam kunjungannya ke Indonesia pekan lalu, Ketua Kadin Jepang Akio Mimura mengatakan lambatnya proses pembebasan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, di Jawa Tengah membuat perusahaan asal negaranya J-Power dan Itochu yang menjadi anggota konsorsium pembangunan ragu untuk melanjutkan proyek tersebut.

"Kami kemarin sempat mengeluhkan masalah pembebasan lahan PLTU Batang yang tak kunjung selesai kepada pemerintah. Dengan kunjungan ini, kami harapkan hal tersebut dapat diselesaikan sesegera mungkin," ujar Mimura.

Pilihan Redaksi Lanjutkan PLTU Batang, Jokowi Rombak Aturan Pembebasan Lahan Investor Jepang Ragu Bangun PLTU Batang Tanpa Kepastian Lahan

Menurut Mimura, Pemerintah Indonesia belum memberikan kepastian mengenai kapan selesainya masalah pembebasan lahan ini. Oleh karena itu, Mimura berharap masalah pembebasan lahan bisa menjadi salah satu prioritas pemerintah mengingat pembangunannya yang mangkrak selama bertahun-tahun.

"Padahal kan proyek tersebut tinggal membuka sekitar 10 persen lahannya saja. Tapi saya dengar Wakil Presiden sudah meninjau lokasi tersebut, semoga hambatan tersebut bisa segera diselesaikan," tambahnya.

Perlu diketahui bahwa PLTU Batang merupakan proyek pembangkit listrik berkapasitas 2x1.000 megawatt yang memiliki nilai investasi sebesar US$ 4 miliar dengan kebutuhan lahan mencapai 226 hektar. Pembangunan pembangkit listrik tersebut diakukan oleh konsorsium antara PT Adaro Energy dengan J-Power dan Itochu. (gen)