Pemerintah Ajak Investor Tanamkan Modal di Pulau Perbatasan

Jakarta, CNN Indonesia -- Peristiwa dicaploknya Pulau Sipadan dan Ligitan oleh Malaysia beberapa tahun lalu menimbulkan trauma bagi Pemerintah Indonesia. Untuk menghindari hal tersebut terjadi lagi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah mengundang investor swasta untuk mengembangkan usaha di lima pulau perbatasan.

Direktur Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha KKP Rianto Basuki mengatakan jenis usaha yang dapat dikembangkan di pulau perbatasan adalah wisata bahari, kelapa sawit, dan tangki timbun minyak. Dia menyebutkan, pemerintah telah berhasil mengundang investor untuk menanamkan modalnya di lima pulau perbatasan.

Pertama adalah Pulau Nipa di Kepulauan Riau. Investasi yang dilakukan di pulau tersebut adalah fasilitas penyimpanan minyak seluas 34 hektare yang tengah dibangun saat ini.

"Pulau Nipa di Kepulauan Riau ada PT Surya Mina Asianusa yang sedang membangun oil storage dengan nilai investasi mencapai Rp 5,09 triliun dengan jangka waktu 25 tahun,” kata Rianto, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (10/2).

Padahal menurut Rianto, awalnya pulau tersebut sudah hampir tenggelam dan hampir dicaplok Singapura. “Namun kami segera reklamasi dan bisa undang investasi di pulau tersebut," jelas Rianto.

Selain Pulau Nipa, pulau-pulau perbatasan lain yang akan dikembangkan sebagai sentra usaha adalah Pulau Paserang di Nusa Tenggara Barat dengan investasi Rp 125 miliar dan Pulau Gili Nangu di provinsi yang sama dengan investasi US$ 5,5 juta untuk pengembangan wisata bahari. Di samping itu, dilakukan juga investasi kelapa sawit di Pulau Bawal Kalimantan Barat senilai Rp 147 miliar.

Pilihan Redaksi Pemerintah Bidik Produksi Ikan Budidaya 31,3 Juta Ton Kementerian Desa Kirim Tim Pastikan Pembangunan Perbatasan

“Kami sudah lakukan MoU bersama pihak-pihak swasta yang terkait, dan kini sedang menunggu realisasinya," tambahnya.

Rianto mengatakan masih ada 32 pulau perbatasan yang akan diberdayakan KKP agar tidak mudah dicaplok negara lain. Tahun ini, pemerintah menargetkan dapat mengundang investor untuk menanamkan modalnya di bidang wisata bahari untuk lima pulau lagi.

“Kalau sudah diberdayakan pulau-pulau tersebut dan negara lain melakukan klaim, kita bisa klaim balik karena masyarakatnya sudah kita berdayakan," kata Rianto.